SHARE

istimewa

CARAPANDANG.COM - Kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membantu pengungsi Palestina mundur pada Rabu,(Kamis pagi WIB) demikian PBB, di tengah penyelidikan tuduhan penyalahgunaan.

Komisaris Jenderal Pierre Krahenbuhl digantikan pada Rabu hingga peninjauan ulang "masalah terkait manajemen" di badan tersebut rampung, kata Badan Pekerjaan dan Bantuan untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melalui pernyataannya.

Krahenbuhl kemudian menginformasikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa dirinya mundur dari jabatan tersebut, segera secara efektif, kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric di hadapan awak media di New York.

"Pada saat ini, penting bahwa negara anggota dan mitra lainnya tetap berkomitmen terhadap UNRWA dan layanan yang diberikan," kata Dujarric.

UNRWA membantu lebih dari 5 juta pengungsi terdaftar di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Jerusalem Timur, serta di Yordania, Lebanon dan Suriah.

Guterres pada Rabu menunjuk Christian Saunders, penjabat wakil komisaris jenderal badan tersebut, sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk sementara waktu.

Krahenbuhl diinformasikan pada Maret bahwa penyelidikan oleh Sekretariat PBB di New York, yang "berdasarkan atas tuduhan yang diterima terhadap personel UNRWA terkait tindakan tidak memuaskan masih berlangsung," kata juru bicara UNRWA.

Krahenbuhl, warga negara Swiss, menjabat di UNRWA pada 2014. Ia sebelumnya menjadi direktur operasi di Komite Internasional Palang Merah.

Melalui pernyataan pada Rabu Dujarric menyebutkan bahwa penemuan awal dari penyelidikan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB "mengecualikan penggelapan atau penyalahgunaan dana operasional" oleh Krahenbuhl.

"Namun ada isu manajemen yang perlu dibahas," katanya.

UNRWA menghadapi kesulitan anggaran sejak 2018, ketika AS, donatur terbesarnya, menghentikan bantuan 360 juta dolar AS per tahun. Amerika Serikat dan Israel menuding UNRWA melakukan kesalahan manajemen dan hasutan anti-Israel.

Swiss, Belanda dan Belgia secara terpisah menunda pemberian dana kepada UNRWA atas isu manajemen yang kini sedang diselidiki. Juru bicara badan tersebut mengatakan pihaknya masih membutuhkan 89 juta dolar AS untuk tetap beroperasi hingga akhir tahun ini.

"Penting bagi masyarakat internasional untuk mendukung pekerjaan krusial yang dijalankan badan tersebut di sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, yang menjadi sumber stabilitas di wilayah bergejolak," kata Dujarric.

Langkah tersebut menarik perhatian penguasa Hamas di Gaza, yang mengatakan pihaknya dapat berperan dalam diskusi mendatang oleh Majelis Umum PBB terkait pembaruan mandat UNRWA, yang dipilih setiap tiga tahun. Mandat UNRWA saat ini akan berakhir Juni 2020.

Lebih dari satu juta warga Palestina di Jalur Gaza, yang perbatasannya dikontrol ketat oleh pasukan Israel dan Mesir, menerima bantuan makanan dari UNRWA.

Pejabat Hamas Bassim Naeem mengatakan pergantian ini meningkatkan kekhawatiran "badan tersebut dan mandatnya menjadi sasaran di bawah tekanan Amerika dan Israel.

SHARE