Ketua Bawaslu RI Akui Praktik Politik Uang Masih Menjadi Tantangan Tersendiri

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM -  Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Abhan mengatakan bahwa pihaknya telah menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dan kerja sama. Nah, kerja sama ini ruang lingkupnya adalah soal penelitian, pengabdian masyarakat, serta pendidikan politik dan hukum," ujarnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (30/11).

Dia mengatakan hal itu kepada wartawan usai acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu RI dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto serta Universitas Wijayakusuma Purwokerto di Pendopo Sipanji, Purwokerto.

Abhan berharap penandatanganan nota kesepahaman ini dilanjutkan dengan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret.

Lebih lanjut dia mengatakan kerjasama serupa  tidak hanya dilakukan dengan perguruan tinggi yang ada di Purwokerto, juga di daerah lain termasuk Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)

"Daerah-daerah yang ada perguruan tinggi, siap, kami akan lakukan MoU," katanya.

Sementara saat memberi sambutan, Abhan mengakui praktik politik uang masih menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain praktik politik uang, kata dia, tantangan lainnya berupa penggunaan media sosial yang begitu masif, banyaknya informasi hoaks, ujaran kebencian, dan sebagainya.

"Saya kira ini adalah tantangan dan yang harus kita perbaiki. Tetapi komitmen demokrasi dengan pemilu atau pilkada langsung ini sudah menjadi pilihan. Jadi, kalau ada yang kurang, ibarat rumah ada yang bocor, ya kita tambal yang bocor, tidak perlu kita runtuhkan rumah itu, dan ini merupakan PR kita bersama," katanya.

Menurut dia, permasalahan tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu, juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa di antaranya adalah perguruan tinggi.

"Jadi, latar belakang kami mendorong MoU dengan berbagai lembaga perguruan tinggi dalam rangka untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik, penelitian, dan pengabdian masyarakat," katanya.