CARAPANDANG.COM – Fondasi dalam berbangsa dan bernegara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Maka itu, jika ada satu rakyat Indonesia yang terancam dan tidak mendapatkan kesejahteraan kita harus bela.
Hal ini secara tegas disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.
Demikian juga tentang peluang kerja, pria yang karib disapa Zulhas ini secara tegas mengatakan negara harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Bukan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada tenaga asing (TKA).
Menurutnya, rakyat Indonesia masih banyak yang menganggur. Jika pemerintah lalai, atau tidak menyediakan lapangan kerja kepada mereka, berarti pemerintah belum seutuhnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
"Nah kalau rakyat kita tidak bekerja, itu namanya belum sepenuhnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.
Ketua MPR ini juga menolak jika tenaga kerja asing masuk ke Indonesia untuk menjadi pekerja kasar. Misalnya menjadi sopir, memecah batu atau tukang gali tanah. Jika ini diambil oleh TKA maka secara langsung mengurangi kesempatan bekerja bagi tenaga lokal.
Apabila melihat fakta yang ada lapangan pekerjaan di tanah air kurang. Sehingga banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri menjadi kuli.
Zulhas mengatakan seharusnya Presiden Jokowi mempertimbangan untuk menerbitkan Perpres 20/2018. Dan dia pun merasa heran kepada para pembantu presiden yang tidak memberikan masukan kepada Presiden Jokowi yang pro kepada rakyat.
"Sekali lagi saya minta pembantu-pembantu Presiden menjaga dong presidennya, masa tiba-tiba peraturan apa itu Perpresnya muncul ya harus dijaga," katanya.
Apalagi Perpres itu terbit menjelang Pilpres 2019. Ini sangat merugikan bagi Presiden Jokowi. Seharusnya memasuki tahun politik pemerintah membuat kebijakan yang menyenangkan rakyatnya.
"Tiba-tiba ada Perpres seperti itu kan kasihan presidennya," ujarnya.
Hal ini secara tegas disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.
Demikian juga tentang peluang kerja, pria yang karib disapa Zulhas ini secara tegas mengatakan negara harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Bukan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada tenaga asing (TKA).
Menurutnya, rakyat Indonesia masih banyak yang menganggur. Jika pemerintah lalai, atau tidak menyediakan lapangan kerja kepada mereka, berarti pemerintah belum seutuhnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.
"Nah kalau rakyat kita tidak bekerja, itu namanya belum sepenuhnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.
Ketua MPR ini juga menolak jika tenaga kerja asing masuk ke Indonesia untuk menjadi pekerja kasar. Misalnya menjadi sopir, memecah batu atau tukang gali tanah. Jika ini diambil oleh TKA maka secara langsung mengurangi kesempatan bekerja bagi tenaga lokal.
Apabila melihat fakta yang ada lapangan pekerjaan di tanah air kurang. Sehingga banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri menjadi kuli.
Zulhas mengatakan seharusnya Presiden Jokowi mempertimbangan untuk menerbitkan Perpres 20/2018. Dan dia pun merasa heran kepada para pembantu presiden yang tidak memberikan masukan kepada Presiden Jokowi yang pro kepada rakyat.
"Sekali lagi saya minta pembantu-pembantu Presiden menjaga dong presidennya, masa tiba-tiba peraturan apa itu Perpresnya muncul ya harus dijaga," katanya.
Apalagi Perpres itu terbit menjelang Pilpres 2019. Ini sangat merugikan bagi Presiden Jokowi. Seharusnya memasuki tahun politik pemerintah membuat kebijakan yang menyenangkan rakyatnya.
"Tiba-tiba ada Perpres seperti itu kan kasihan presidennya," ujarnya.
