Ketua MPR Nilai Pemerintah Sudah Bekerja Keras Tangani Covid-19

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM -  Semua elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga kondusifitas di saat pandemik COVID-19. Kondusifitas ini bisa terwujud dan selalu terjaga apabila ruang publik tidak dijejali dengan pernyataan provokatif yang berpotensi menakut-nakuti orang banyak.

Permintaan ini disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo  dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4). 

Politisi Golkar yang biasa disapa Bamsoet meminta suasana kondusif sekarang ini jangan sampai dirusak oleh pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengeskalasi rasa takut atau membuat banyak orang panik. 

Dia menilai, saat ini ada gelombang pernyataan yang mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang keliru dan kontra-produktif bagi perekonomian Indonesia. Dia mencontohkan adanya penilaian ilmuwan asing yang menilai Indonesia sebagai negara dengan penanganan wabah COVID-19 terburuk karena tidak melakukan lockdown dan ada juga yang menyebut komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak efektif.

"Semua pernyataan itu bisa menyesatkan. Sekadar usul agar negara ini di-lockdown memang mudah namun adakah keberanian dan kejujuran dari mereka untuk memaparkan ekses atau konsekuensi logis jika negara sebesar Indonesia ini juga lockdown?," ujarnya.

Bamoset menepis anggapan kalau komunikasi pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah daerah tidak efektif. Menurut dia ketika puluhan juta orang di sejumlah kota besar mau berdiam di rumah agar tidak tertular COVID-19, itu bukti bahwa komunikasi dan imbauan pemerintah efektif didengar dan dipatuhi masyarakat.

"Sepanjang periode pandemik Corona, setiap orang diharapkan lebih mengedepankan sentimen dan nurani kemanusiaan. Silakan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi kritik itu hendaknya proporsional," ucapnya menegaskan.

Dia menilai pemerintah telah bekerja keras dalam menangani COVID-19 seperti memberi layanan medis kepada semua pasien COVID-19 dan gencar mengupayakan cegah-tangkal penyebaran virus di semua wilayah melalui koordinasi dengan semua pemerintah daerah. Kesungguhan pemerintah juga tercermin dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PPSB), termasuk imbauan Pemerintah agar warga tidak mudik.

"Penerapan PSBB tingkat wilayah atau daerah bergantung pada kondisi daerah sehingga inisiatif penerapan PSBB ada di tangan kepada daerah dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tentunya setelah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan," ujarnya.