CARAPANDANG.COM - Pemerintah Kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, di wilayah selatan China yang berbatasan dengan Hong Kong menutup semua kawasan permukiman warga dan menghentikan pelayanan transportasi umum, terhitung mulai Senin dini hari.
Penutupan atau pemberlakuan penguncian wilayah (lockdown) tersebut ditetapkan setelah situasi COVID-19 memburuk bahkan sejak 15 Februari sampai saat ini terdapat 432 kasus.
Sedangkan tetangganya, Hong Kong, dilaporkan terjadi 66 kasus lokal, termasuk enam kasus tanpa gejala, pada Minggu (12/3).
Semua institusi publik, kecuali pekerja anti-COVID, memberlakukan mekanisme bekerja dari rumah (WFH), demikian pengumuman dari Pemkot Shenzhen.
Semua perusahaan di kota itu juga meminta karyawannya bekerja dari rumah dan menangguhkan semua kegiatan produksi dan bisnis, kecuali perusahaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti air, listrik, bahan bakar minyak, gas, dan makanan untuk menjaga terjaminnya pasokan kepada warga kota setempat dan warga Hong Kong.
Tempat-tempat keramaian dan mal semua tutup, kecuali swalayan, toko farmasi, klinik kesehatan, dan usaha jasa katering yang bertugas melayani kebutuhan warga sebagaimana laporan sejumlah media dari Beijing.
Halaman : 1
Penutupan atau pemberlakuan penguncian wilayah (lockdown) tersebut ditetapkan setelah situasi COVID-19 memburuk bahkan sejak 15 Februari sampai saat ini terdapat 432 kasus.
Sedangkan tetangganya, Hong Kong, dilaporkan terjadi 66 kasus lokal, termasuk enam kasus tanpa gejala, pada Minggu (12/3).
Semua institusi publik, kecuali pekerja anti-COVID, memberlakukan mekanisme bekerja dari rumah (WFH), demikian pengumuman dari Pemkot Shenzhen.
Semua perusahaan di kota itu juga meminta karyawannya bekerja dari rumah dan menangguhkan semua kegiatan produksi dan bisnis, kecuali perusahaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti air, listrik, bahan bakar minyak, gas, dan makanan untuk menjaga terjaminnya pasokan kepada warga kota setempat dan warga Hong Kong.
Tempat-tempat keramaian dan mal semua tutup, kecuali swalayan, toko farmasi, klinik kesehatan, dan usaha jasa katering yang bertugas melayani kebutuhan warga sebagaimana laporan sejumlah media dari Beijing.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
