CARAPANDANG.COM -Â Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Sumut), Hatta Ridho menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut harus punya unit siber anti hoak.
Hal itu terkait hasil riset pengaruh hoak terhadap penyelenggara Pemilu Serentak 2019 di Sumut, ternyata sangat signifikan mempengaruhi.
Penelitian ini difokuskan pada isu hoaks yang berdampak pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di KPU Kab/Kota dan KPU Sumut.
"Metode riset yang digunakan angket dan FGD (focus group discussion). Secara signifikan hasilnya sangat mempengaruhi tahapan pemilu. Keakuratan dalam penelitian ini mencapai 84,2% dan mendekati sempurna," katanya di Medan, Jumat (8/11/2019).
Hal itu ia sampaikan pada acara Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset Pengaruh Hoaks Terhadap Penyelenggara Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Kantor KPU Provinsi Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan No 35, Medan.
Ia menambahkan hoaks yang menyerang KPU di daerah ternyata reproduksi dari hoaks yang ada di pusat. Memang ada yang menggerakkan dan mendistribusikan.
Jenis isunya juga sama, mulai dari surat suara tercoblos, pemilik e-KTP yang bisa memilih dimana saja, ketidaknetralan penyelenggara dan sebagainya.
Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU hingga tingkat daerah mendirikan sebuah divisi atau unit siber untuk menangani dan mengantisipasi hoaks khusus Pemilu.
"Ini salah satu saran dari hasil riset pemilu. Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2020, tentu sama potensinya, perlu juga," ujarnya.
Sementara Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea membenarkan serangan hoaks sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu dalam beberapa serangan yang menyerang KPU Sumut dan Medan, langsung dilaporkan ke kepolisian.
"Jika tidak dilaporkan, bisa nyebar kemana-mana, dan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara pemilu," tambah Mulia.
Hal itu terkait hasil riset pengaruh hoak terhadap penyelenggara Pemilu Serentak 2019 di Sumut, ternyata sangat signifikan mempengaruhi.
Penelitian ini difokuskan pada isu hoaks yang berdampak pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 di KPU Kab/Kota dan KPU Sumut.
"Metode riset yang digunakan angket dan FGD (focus group discussion). Secara signifikan hasilnya sangat mempengaruhi tahapan pemilu. Keakuratan dalam penelitian ini mencapai 84,2% dan mendekati sempurna," katanya di Medan, Jumat (8/11/2019).
Hal itu ia sampaikan pada acara Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset Pengaruh Hoaks Terhadap Penyelenggara Tahapan Pemilu Serentak 2019 di Kantor KPU Provinsi Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan No 35, Medan.
Ia menambahkan hoaks yang menyerang KPU di daerah ternyata reproduksi dari hoaks yang ada di pusat. Memang ada yang menggerakkan dan mendistribusikan.
Jenis isunya juga sama, mulai dari surat suara tercoblos, pemilik e-KTP yang bisa memilih dimana saja, ketidaknetralan penyelenggara dan sebagainya.
Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU hingga tingkat daerah mendirikan sebuah divisi atau unit siber untuk menangani dan mengantisipasi hoaks khusus Pemilu.
"Ini salah satu saran dari hasil riset pemilu. Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2020, tentu sama potensinya, perlu juga," ujarnya.
Sementara Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea membenarkan serangan hoaks sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu dalam beberapa serangan yang menyerang KPU Sumut dan Medan, langsung dilaporkan ke kepolisian.
"Jika tidak dilaporkan, bisa nyebar kemana-mana, dan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara pemilu," tambah Mulia.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
