CARAPANDANG - Konflik sejatinya merupakan sebuah keniscayaan. Dalam kehidupan individu konflik juga kerap terjadi didalam diri dan kehidupan manusia. Dalam dunia kepemiluan, konflik juga sebuah keniscayaan yang bersifat legal karena konflik hasil dari sebuah kompetisi dikelola dan diatur dalam lingkup aturan yang telah diundangkan.
Seperti disampaikan Anggota KPU Idham Holik (14/06/23) hadir sebagai pembicara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penanganan Konflik Sosial Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri
Dan dalam setiap tahapan pemilu, Idham mengakui semuanya memiliki potensi terjadinya konflik. Seperti pada tahapan yang ujungnya menghasilkan keputusan administrasi, keputusan dari KPU inilah yang kemudian kerap memunculkan konflik bagi pihak yang tidak puas menerimanya. Begitu juga pada tahapan lain seperti kampanye, juga potensial terjadinya konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
“Kalau ada pihak yang mengatakan “Pemilu itu Konflik” ya betul. Kami tidak bantah, tapi kami menyebutkan sebagai regulation conflict (konflik yang diatur). Kenapa karena penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU dan kami diberi kewenangan aturan teknis,” ujar Idham.
Apalagi di negara majemuk seperti Indonesia, maka potensi munculnya konflik di tengah masyarakat memang cukup terbuka.
Meski demikian dibanding negara lain, konflik hasil dari proses pemilu di Indonesia tergolong masih bisa dikatakan rendah. Mengingat di negara lain, konflik dari hasil proses pemilu terkadang memunculkan gesekan dan tidak jarang pertumpahan darah.
Adapun upaya KPU untuk mencegah, meminimalisir konflik ini menurut Idham, dimulai dari diri penyelenggara itu sendiri. Di tiap kesempatan bertemu dengan jajaran KPU, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dirinya selalu mengingatkan pentingnya bekerja benar, baik, menjaga imparsialitas, independensi dan tidak ada pretensi politik tertentu, maka konflik dapat dicegah. “Mitigasi konflik dimulai dari diri kita sendiri, kalau penyelenggara benar, baik, imparsial, independen, tidak ada pretensi politik tertentu maka konflik dapat direda,” tutup Idham.
Hadir sebagai peseta diklat, Kesbangpol se-Indonesia, mendampingi sebagai moderator, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rima Dameria V. Siahaan. dilansir kpu.go.id
Seperti disampaikan Anggota KPU Idham Holik (14/06/23) hadir sebagai pembicara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penanganan Konflik Sosial Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri
Dan dalam setiap tahapan pemilu, Idham mengakui semuanya memiliki potensi terjadinya konflik. Seperti pada tahapan yang ujungnya menghasilkan keputusan administrasi, keputusan dari KPU inilah yang kemudian kerap memunculkan konflik bagi pihak yang tidak puas menerimanya. Begitu juga pada tahapan lain seperti kampanye, juga potensial terjadinya konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
“Kalau ada pihak yang mengatakan “Pemilu itu Konflik” ya betul. Kami tidak bantah, tapi kami menyebutkan sebagai regulation conflict (konflik yang diatur). Kenapa karena penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU dan kami diberi kewenangan aturan teknis,” ujar Idham.
Apalagi di negara majemuk seperti Indonesia, maka potensi munculnya konflik di tengah masyarakat memang cukup terbuka.
Meski demikian dibanding negara lain, konflik hasil dari proses pemilu di Indonesia tergolong masih bisa dikatakan rendah. Mengingat di negara lain, konflik dari hasil proses pemilu terkadang memunculkan gesekan dan tidak jarang pertumpahan darah.
Adapun upaya KPU untuk mencegah, meminimalisir konflik ini menurut Idham, dimulai dari diri penyelenggara itu sendiri. Di tiap kesempatan bertemu dengan jajaran KPU, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dirinya selalu mengingatkan pentingnya bekerja benar, baik, menjaga imparsialitas, independensi dan tidak ada pretensi politik tertentu, maka konflik dapat dicegah. “Mitigasi konflik dimulai dari diri kita sendiri, kalau penyelenggara benar, baik, imparsial, independen, tidak ada pretensi politik tertentu maka konflik dapat direda,” tutup Idham.
Hadir sebagai peseta diklat, Kesbangpol se-Indonesia, mendampingi sebagai moderator, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rima Dameria V. Siahaan. dilansir kpu.go.id
.jpg "CEO Apple Lakukan Pertemuan Dengan Prabowo")
.jpg "Dedie Rachim Didukung Bima Arya jadi Wali Kota Bogor")
.jpg "Pengamat Politik: \"Amicus Curiae\" Tak Akan Pengaruhi Putusan MK")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "IOC: AI Bisa Dimanfaatkan untuk Tunjang Performa Atlet")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
