CARAPANDANG.COM - Penyandang disabilitas bisa memiliki peran untuk membantu menyukseskan Pemilu 2019. Hal ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan merekrut tiga penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi.
Seperti diungkapkan oleh anggota KPU Kabupaten Tulungagung, Mustofa kemauan penyandang disabiltas untuk membantu jalannya pesta demokrasi yang akan digelar pada 2019 nanti sangat tinggi. Namun, karena relawan demokrasi harus melalui tahapan seleksi maka, dari beberapa yang mendaftar akhirnya diputuskan tiga orang saja yang dinyatakan lulus.
"Sebenarnya ada beberapa yang mendaftar. Namun, setelah kami lakukan seleksi, tiga yang dinyatakan lulus sebagai relawan demokrasi," katanya di Tulungagung, Rabu (23/1).
Dia mengtakan tiga orang yang lulus seleksi ini akan bertugas di basis-basis disabilitas. Namun, mereka tidak bertugas sendiri, saat mereka akan memberikan sosialisasi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 akan didampingi relawan demokrasi nondisabilitas.
"Nantinya mereka akan menyampaikan sosialisasi terkait Pemilu 2019 di kalangan difabel bersama dua orang lainnya yang bukan difabel,"jelasnya.
Ia menyebutkan dari 132 peserta, 55 orang di antaranya lolos seleksi untuk menjalankan tugas di 11 basis masyakarat. Setiap basis diisi oleh lima tenaga relawan demokrasi. Misalnya, basis disabilitas juga ada lima relawan demokrasi, dan tiga di antaranya merupakan tenaga difabel.
Mustofa menyebutkan 10 basis yang bakal mendapat kunjungan dan sosialisasi Pemilu 2019 dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet. Sebagian dari mereka, kata dia, sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya ada yang mantan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).
Selain itu, juga ada yang berasal dari aktivis mahasiswa dan LSM. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah pembekalan, lanjut dia, relawan demokrasi diberi tugas sesuai dengan basis mereka masing-masing.
Seandainya kelompok relawan demokrasi menghendaki untuk anggota KPU menjadi narasumber pada saat sosialisasi, pihaknya akan berupaya mendampingi mereka. "Jadi, narasumber bisa langsung dari anggota relawan demokrasi, bisa juga dari anggota KPU," katanya.
Seperti diungkapkan oleh anggota KPU Kabupaten Tulungagung, Mustofa kemauan penyandang disabiltas untuk membantu jalannya pesta demokrasi yang akan digelar pada 2019 nanti sangat tinggi. Namun, karena relawan demokrasi harus melalui tahapan seleksi maka, dari beberapa yang mendaftar akhirnya diputuskan tiga orang saja yang dinyatakan lulus.
"Sebenarnya ada beberapa yang mendaftar. Namun, setelah kami lakukan seleksi, tiga yang dinyatakan lulus sebagai relawan demokrasi," katanya di Tulungagung, Rabu (23/1).
Dia mengtakan tiga orang yang lulus seleksi ini akan bertugas di basis-basis disabilitas. Namun, mereka tidak bertugas sendiri, saat mereka akan memberikan sosialisasi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 akan didampingi relawan demokrasi nondisabilitas.
"Nantinya mereka akan menyampaikan sosialisasi terkait Pemilu 2019 di kalangan difabel bersama dua orang lainnya yang bukan difabel,"jelasnya.
Ia menyebutkan dari 132 peserta, 55 orang di antaranya lolos seleksi untuk menjalankan tugas di 11 basis masyakarat. Setiap basis diisi oleh lima tenaga relawan demokrasi. Misalnya, basis disabilitas juga ada lima relawan demokrasi, dan tiga di antaranya merupakan tenaga difabel.
Mustofa menyebutkan 10 basis yang bakal mendapat kunjungan dan sosialisasi Pemilu 2019 dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet. Sebagian dari mereka, kata dia, sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya ada yang mantan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).
Selain itu, juga ada yang berasal dari aktivis mahasiswa dan LSM. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah pembekalan, lanjut dia, relawan demokrasi diberi tugas sesuai dengan basis mereka masing-masing.
Seandainya kelompok relawan demokrasi menghendaki untuk anggota KPU menjadi narasumber pada saat sosialisasi, pihaknya akan berupaya mendampingi mereka. "Jadi, narasumber bisa langsung dari anggota relawan demokrasi, bisa juga dari anggota KPU," katanya.
.jpg "FPID Siap Kawal Pemerintahan Baru")
