CARAPANDANG.COM – Jangan anggap sepele kejadian tercecernya KTP-elektronik asal Sumetera Selatan di Jalan Bogor. Sebab, masyarakat bisa mencurigai kejadian ini bisa dikaitkan dengan urusan politik. Apalagi ini sudah mendekati Pilkada Serentak dan Pilpres.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keteranga tertulisnya, Minggu (27/5).
Maka itu, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan audit terhadap standard operasi prosedur (SOP) pengiriman KTP-elektronik dan menyampaikannya ke masyarakat.
Bagi Mardani kejadian ini sangat menganehkan. Mengapa KTP warga Sumatera Selatan bisa berceceran di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Maka itu menurutnya ada tiga yang patut dikritisi melihat kejadian tersebut. Pertama, ini merupakan bentuk keteledoran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Aneh, di saat masyarakat banyak kesulitan untuk mendapatkan KTP-elektronik, tapi tiba-tiba ada kejadian tercecernya KTP-elektronik dalam jumlah banyak di jalan raya Bogor.
Kedua, ada kejanggalan dari pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa KTP-el yang tercecer itu merupakan KTP-elektronik rusak.“Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya, karena menurut saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan,”katanya.
Selain itu, perlu diaudit tentang mekanisme KTP-el rusak di Sumsel tapi ada di Jabar. “Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Dan untuk apa EKTP rusak dikumpulkan?” tukasnya.
Mardani kembali menegaskan ibu bukan masalah sepele. Maka harus dilakukan investigasi yang menyeluruh. Jika tidak akan memunculkan prasangka di kalangan masyarakat bahwa kejadian ini ada motif politik tertentu, sebab ini sudah mendekati pilkada serentak.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keteranga tertulisnya, Minggu (27/5).
Maka itu, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan audit terhadap standard operasi prosedur (SOP) pengiriman KTP-elektronik dan menyampaikannya ke masyarakat.
Bagi Mardani kejadian ini sangat menganehkan. Mengapa KTP warga Sumatera Selatan bisa berceceran di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Maka itu menurutnya ada tiga yang patut dikritisi melihat kejadian tersebut. Pertama, ini merupakan bentuk keteledoran yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Aneh, di saat masyarakat banyak kesulitan untuk mendapatkan KTP-elektronik, tapi tiba-tiba ada kejadian tercecernya KTP-elektronik dalam jumlah banyak di jalan raya Bogor.
Kedua, ada kejanggalan dari pernyataan pemerintah yang menyebut bahwa KTP-el yang tercecer itu merupakan KTP-elektronik rusak.“Nah ini juga harus dijelaskan serius oleh pemerintah mengenai kebenarannya, karena menurut saya alat perekam dan pencetaknya ada di Kelurahan atau kecamatan,”katanya.
Selain itu, perlu diaudit tentang mekanisme KTP-el rusak di Sumsel tapi ada di Jabar. “Bukankah kalau ada kesalahan mestinya dihancurkan di tempat. Dan untuk apa EKTP rusak dikumpulkan?” tukasnya.
Mardani kembali menegaskan ibu bukan masalah sepele. Maka harus dilakukan investigasi yang menyeluruh. Jika tidak akan memunculkan prasangka di kalangan masyarakat bahwa kejadian ini ada motif politik tertentu, sebab ini sudah mendekati pilkada serentak.
.jpg "Prabowo: Usai Kontestasi Politik Saatnya Kerja Sama")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
