CARAPANDANG.COM – Legislator dari Fraksi PPP di DPR RI, Achmad Baidowi menilai kebijakan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang melonggarkan dan memperbolehkan transportasi kembali “hidup” akan membuat pelaksanaan PSSB di sejumlah daerah tidak maksimal.
Menurut dia pernyataan Menhub terkait penjabaran aturan hanyalah retorika belaka, sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan.
"Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan," kata Achmad Baidowi atau Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, jika alasannya untuk pebisnis atau pejabat, seberapa banyak jumlah mereka, karena semua itu dapat dibuat kluster perjalanan pada waktu-waktu tertentu sehingga tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang.
Hal itu mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait COVID-19 akan menyulitkan deteksi penyebaran.
"Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini, harus diwaspadai gelombang II penyebaran COVID-19. Jika ini terjadi, Pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya," ujarnya.
Wakil Sekjen DPP PPP itu menilai dengan kembalinya mobilitas warga dari satu kota ke kota lain membuat himbauan jaga jarak atau physical distancing maupun social distancing yang dilakukan selama ini menjadi tidak terlalu bermakna.
Kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, menurut dia, bukankah masa inkubasi COVID-19 selama 14 hari.
"Mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang WNA yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara. Ini harus menjadi pembelajaran, terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar," katanya.
Menurut dia pernyataan Menhub terkait penjabaran aturan hanyalah retorika belaka, sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan.
"Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan," kata Achmad Baidowi atau Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, jika alasannya untuk pebisnis atau pejabat, seberapa banyak jumlah mereka, karena semua itu dapat dibuat kluster perjalanan pada waktu-waktu tertentu sehingga tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang.
Hal itu mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait COVID-19 akan menyulitkan deteksi penyebaran.
"Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini, harus diwaspadai gelombang II penyebaran COVID-19. Jika ini terjadi, Pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya," ujarnya.
Wakil Sekjen DPP PPP itu menilai dengan kembalinya mobilitas warga dari satu kota ke kota lain membuat himbauan jaga jarak atau physical distancing maupun social distancing yang dilakukan selama ini menjadi tidak terlalu bermakna.
Kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, menurut dia, bukankah masa inkubasi COVID-19 selama 14 hari.
"Mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang WNA yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara. Ini harus menjadi pembelajaran, terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar," katanya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
