Ma'ruf Amin: Kesenjangan Terjadi Karena Ada Disparitas Kekuatan Ekonomi

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM -  Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu perhatian penting dari Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep ekomi kerakyatan harus dijalankan.

Ma'ruf Amin mengatakan kesenjangan sosial  ini disebabkan karena masih tingginya disparitas kekuatan ekonomi. Kekuatan Ekonomi besar memilki kekuatan yang sangat besar dari ekonomi rakyat kecil. 

"Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi karena adanya disparitas kekuatan ekonomi, antara pengusaha besar berskala konglomerat dengan usaha rakyat yang sangat terbatas," kata KH Ma'ruf Amin, dalam sambutannya pada acara peluncuran dan bedah buku "The Ma'ruf Amin Way" di Gedung Smesco Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (1/2). 

Ma'ruf mengatakan gagasannya soal ekonomi kerakyatan yang dibahas sebenarnya sederhana, tapi menjadi lengkap setelah dituangkan dalam buku bertajuk The Ma'ruf Amin Way ini. Ma'ruf menjelaskan konsep ekonomi rakyat ini prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat yang terbatas dengan membangun kemitraan yang lintas batas, tidak dibatasi oleh wilayah, etnis, maupun agama.

"Membangun kemitraan juga dengan pengusaha berskala besar, yang saling menguntungkan," katanya.

Ma'ruf menyebut, kemitraan itu dapat dilakukan dalam semua aspek ekonomi, baik retail, manufaktur maupun jasa. Pada kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin menyindir pembangunan ekonomi pada era Orde Baru, yakni membangun ekonomi konglomerat, dengan membesarkan sejumlah pengusaha menjadi konglomerat.

Sasarannya, kata dia, setelah menjadi besar akan membantu pelaku usaha rakyat yang terbatas, dengan pola "trickel down effect" , tapi praktiknya tidak ada yang menetas ke bawah. "Pelaku usaha kecil justru semakin sulit, sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan ekonomi," katanya.

Perlu diketahui pada acara tersebut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Ketua Umum KSPN Nasari Sahala Panggabean, dan Ketua Umum Arus Bawah Indonesia (Arbi) Lukmanul Hakim.