CARAPANDANG.COM – Sebagai kepala Negara, Presiden Joko Widodo bersifat mutlak menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga jika masih ada pihak yang menuding presiden memihak kepada pasangan calon tertentu itu merupakan tuduhan yang tidak benar.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya, Selasa (26/6).
"Tidak benar Presiden Jokowi mendukung salah satu calon,” tegas Tjahjo.
Sikap netral tersebut kerap disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Dan, presiden juga tidak bosan-bosannya mengintruksikan kepada seluruh aparat pemerintah untuk menjujung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
“ Komitmen Presiden sejak awal sudah sangat tegas. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga tidak henti-hentinya mengimbau seluruh ASN, TNI hingga Kepolisian berlaku netral, itu mutlak," imbuhnya.
Politiisi PDI Perjuangan ini mengatakan sikap netral sudah secara tegas disampaikan Jokowi pada saat meninjau kesiapan venue Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senin 25 Juni 2018. Saat itu Jokowi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika ada pelanggaran atau ketidaknetralan aparat penegak hukum.
Maka itu, dia meminta kepada semua pihak agar tidak meragukan netrlitas Presiden. Sebab dari awal menekankan agar pesta demokrasi di daerah berjalan demokratis. Pesta demokrasi yang notabene milik rakyat dinilai Mendagri jangan sampai dirusak oleh tindakan dan perbuatan yang justru meracuni demokrasi.
Tjahjo mengatakan, sikap Presiden jelas bahwa kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jokowi dikatakannya berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
"Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara berdiri di atas kepentingan semua calon," demikian Tjahjo.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya, Selasa (26/6).
"Tidak benar Presiden Jokowi mendukung salah satu calon,” tegas Tjahjo.
Sikap netral tersebut kerap disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Dan, presiden juga tidak bosan-bosannya mengintruksikan kepada seluruh aparat pemerintah untuk menjujung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
“ Komitmen Presiden sejak awal sudah sangat tegas. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga tidak henti-hentinya mengimbau seluruh ASN, TNI hingga Kepolisian berlaku netral, itu mutlak," imbuhnya.
Politiisi PDI Perjuangan ini mengatakan sikap netral sudah secara tegas disampaikan Jokowi pada saat meninjau kesiapan venue Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno, Senin 25 Juni 2018. Saat itu Jokowi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika ada pelanggaran atau ketidaknetralan aparat penegak hukum.
Maka itu, dia meminta kepada semua pihak agar tidak meragukan netrlitas Presiden. Sebab dari awal menekankan agar pesta demokrasi di daerah berjalan demokratis. Pesta demokrasi yang notabene milik rakyat dinilai Mendagri jangan sampai dirusak oleh tindakan dan perbuatan yang justru meracuni demokrasi.
Tjahjo mengatakan, sikap Presiden jelas bahwa kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jokowi dikatakannya berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
"Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara berdiri di atas kepentingan semua calon," demikian Tjahjo.
.jpg "Prabowo: Usai Kontestasi Politik Saatnya Kerja Sama")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
