CARAPANDANG.COM - Pemerintah telah menjadwalkan penyuntikan perdana vaksinasi Covid-19. Presiden Jokowi sendiri yang langsung memimpin secara simbolis pada 13 Januari 2021.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (5/1).
Kemudian, lanjut Tito vaksinasi tersebut kemudian dilanjutkan pada pada 14-15 Januari 2021 mendatang.
Dia meminta, meski vaksinasi massal akan gelar, penerapan protokol kesehatan harus tetap ditegakan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M).
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini, bukan hanya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan. Ini bisa menjadi superspreader, percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau masih ada kerumunan," ujarnya.
Mendagri pun mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini disosialisasikan dengan baik agar jangan sampai menimbulkan keributan atau rush di masyarakat. “Jangan sampai terjadi terjadi keributan juga karena vaksin seolah seperti emas bisa terjadi rebutan, kerumunan, lain-lain”, kata Mendagri Tito.
Untuk itu, dia meminta kepala daerah membuat aturan terkait situasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Satpol PP serta mendirikan Posko Covid-19 di tiap daerah.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (5/1).
Kemudian, lanjut Tito vaksinasi tersebut kemudian dilanjutkan pada pada 14-15 Januari 2021 mendatang.
Dia meminta, meski vaksinasi massal akan gelar, penerapan protokol kesehatan harus tetap ditegakan, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M).
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini, bukan hanya memakai masker jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan. Ini bisa menjadi superspreader, percuma kita melakukan tracing, nggak ada gunanya kalau masih ada kerumunan," ujarnya.
Mendagri pun mengingatkan agar pemberian vaksinasi massal ini disosialisasikan dengan baik agar jangan sampai menimbulkan keributan atau rush di masyarakat. “Jangan sampai terjadi terjadi keributan juga karena vaksin seolah seperti emas bisa terjadi rebutan, kerumunan, lain-lain”, kata Mendagri Tito.
Untuk itu, dia meminta kepala daerah membuat aturan terkait situasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berkoordinasi dengan TNI/Polri dan Satpol PP serta mendirikan Posko Covid-19 di tiap daerah.
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
