CARAPANDANG.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2018, telah melunasi Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD.
“Jadi anggaran Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan keamanan pun clear. Semua sudah menyerahkan anggaran,” ujar Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, (21/2).
Menurut Mendagri, pilkada serentak sudah siap baik anggarannya, pengamanannya, tahapannya, identifikasi masalahnya, dan persiapan daerah.
"Dari sisi pemerintah, Tidak boleh di hal tertentu dia mengganti stafnya di bawah. Karena pejabat adalah sama fungsinya dengan kepala daerah harus minta izin Mendagri, kalau harus mengganti pejabat daerah," tegasnya.
Dia mengakui, memang ada dua daerah yang belum penuh menyediakan anggaran keamanan.
“Dua daerah tersebut sudah berkomitmen akan menyediakannya,” tambahnya.
Pilkada serentak 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah, dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota
“Jadi anggaran Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan keamanan pun clear. Semua sudah menyerahkan anggaran,” ujar Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, (21/2).
Menurut Mendagri, pilkada serentak sudah siap baik anggarannya, pengamanannya, tahapannya, identifikasi masalahnya, dan persiapan daerah.
"Dari sisi pemerintah, Tidak boleh di hal tertentu dia mengganti stafnya di bawah. Karena pejabat adalah sama fungsinya dengan kepala daerah harus minta izin Mendagri, kalau harus mengganti pejabat daerah," tegasnya.
Dia mengakui, memang ada dua daerah yang belum penuh menyediakan anggaran keamanan.
“Dua daerah tersebut sudah berkomitmen akan menyediakannya,” tambahnya.
Pilkada serentak 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah, dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota