CARAPANDANG.COM- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Natuna antara Indonesia dan China tidak mempengaruhi investasi negara tirai bambu di Tanah Air.
“Jadi, saya kok tidak melihat bahwa komunitas industri yang ada di China akan terpengaruh oleh urusan yang terjadi di Natuna,” kata Menperin di Jakarta, Kamis.
Menurut Agus, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi negara lain, mengingat situasi ekonomi yang relatif baik.
Bahkan, lanjut dia, negara di kawasan Asia Timur sudah merumuskan kebijakan yang disebut new south policy, di mana negara-negara itu mulai melirik tujuan investasi ke selatan.
“Jadi, mereka melihat ke selatan, yaitu kawasan ASEAN. Nah, di ASEAN itu yang paling bagus ya Indonesia,” pungkas Agus.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri melayangkan nota protes terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh penjaga pantai China di perairan Natuna.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
"China merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," katanya.
Indonesia, kata dia, tidak pernah akan mengakui nine dash-line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
“Jadi, saya kok tidak melihat bahwa komunitas industri yang ada di China akan terpengaruh oleh urusan yang terjadi di Natuna,” kata Menperin di Jakarta, Kamis.
Menurut Agus, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi negara lain, mengingat situasi ekonomi yang relatif baik.
Bahkan, lanjut dia, negara di kawasan Asia Timur sudah merumuskan kebijakan yang disebut new south policy, di mana negara-negara itu mulai melirik tujuan investasi ke selatan.
“Jadi, mereka melihat ke selatan, yaitu kawasan ASEAN. Nah, di ASEAN itu yang paling bagus ya Indonesia,” pungkas Agus.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri melayangkan nota protes terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh penjaga pantai China di perairan Natuna.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan wilayah ZEE Indonesia sudah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
"China merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982, oleh karena itu merupakan kewajiban China untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," katanya.
Indonesia, kata dia, tidak pernah akan mengakui nine dash-line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
