CARAPANDANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang saling mengisi dan memberi makna satu sama lain.
“Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” katanya dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (30/3).
Muhadjir mengatakan justru prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.
Selanjutnya dia menuturkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.
Dengan begitu besarnya jumlah penduduk tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.
“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.
Menurutnya organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.
“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.
“Indonesia ini laboratorium besar telah membuktikan antara Islam dan demokrasi dua hal yang ibarat keping, dua sisi mata uang yang saling mengisi, memberi makna satu sama lain,” katanya dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (30/3).
Muhadjir mengatakan justru prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini diadopsi dari doktrin atau ajaran yang bersumber dari ajaran Islam sendiri, baik bersumber dari Al-Quran dan Sunah Rasul.
Selanjutnya dia menuturkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
“Sehingga Indonesia bisa dikategorisasikan demokrasi islam yang mencoba mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai demokrasi , di tengah-tengah ada kontroversi ada pandangan yang mengatakan bahwa antara nilai demokrasi dengan nilai keislaman itu dua hal yang tidak bisa ketemu,” kata dia.
Dengan begitu besarnya jumlah penduduk tidak mungkin pemerintah menuntaskan pemberdayaan politik secara sendiri.
“Kami perlu pemberdayaan yang masif untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai. Di sinilah salah satu peran pentingnya organisasi sosial masyarakat, LSM terutama mereka yang memfokuskan diri untuk kemajuan demokrasi di Indonesia,” kata dia.
Menurutnya organisasi masyarakat dapat berperan secara signifikan antara lain dengan mendorong perubahan positif di dalam organisasinya dan lingkungan sekitarnya.
“Selain itu, pemerintah punya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang melibatkan 5 unsur strategis yaitu pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media,” kata dia.
.jpg "FPID Siap Kawal Pemerintahan Baru")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
