SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM -  Fakultas Hukum Universitas Jember menggelar webibar dengan tema "Reorientasi Pemberantasan Terorisme di Indonesia" pada  Kamis (19/11).

Dalam webinar tersebut sejumlah pakar hukum dari berbagai perguruan tinggi mengkritisi rencana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. "Terkait pelibatan TNI, kami tidak ingin pemerintah menempatkan terorisme dengan cara berperang, karena yang perlu adalah membangun daya tahan masyarakat sebagai aspek pencegahan," kata pakar hukum yang juga Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Unej I Gede Widhiana dalam rilis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

Dia menekankan, agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang regulasi tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yakni harus memberikan definisi yang jelas dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang kini sedang dibahas dan aspek pencegahan juga disarankan untuk lebih diutamakan.

"Kami mengapresiasi niat baik pemerintah untuk memberantas terorisme, tapi jangan sampai hal itu melanggar HAM dan memberangus pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah," tambahnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh dosen hukum pidana yang juga peneliti Pusat Studi HAM Unair Surabaya Amira Paripurna bahwa pelibatan institusi militer untuk operasi penanggulangan terorisme sebenarnya banyak dilakukan di berbagai negara, namun tetap harus membutuhkan payung hukum yang jelas.

"Rancangan Perpres tentang pelibatan TNI untuk penanganan terorisme yang kini sedang dibahas Pemerintah dinilai masih banyak ketidakjelasan," katanya.

Menurutnya, dalam raperpes tersebut menyebutkan pelibatan TNI hanya atas dasar perintah presiden, dan hal itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang harus melalui keputusan politik negara.

"Potensi permasalahan lain, raperpres tersebut juga memuat pasal yang membuka ruang untuk pendanaan penanganan terorisme di luar anggaran negara. Hal itu bisa menimbulkan masalah, karena sumber dananya dari mana," ujarnya.

Amira menilai hal tersebut bisa bertentangan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan potensi masalah juga terjadi ketika TNI diberi kewenangan melakukan penindakan.

"Seperti ketika TNI diberi kewenangan untuk menangkap orang yang diduga terlibat terorisme, meskipun nantinya tetap saja harus diserahkan ke polisi, situasi di lapangan bisa berbeda," ujar peraih PhD dari University of Washington, Amerika Serikat itu pula.

Menurutnya, bantuan TNI untuk penanganan terorisme sudah dilakukan saat ini dengan pembatasan waktu tertentu, pelibatan TNI itu memang bisa dan perlu, tetapi jangan sampai ada impunitas.

Tags
SHARE