Pascabencana, Sulteng Butuh Perencanaan Pembangunan Berbasis Kawasan

SHARE

Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Nasdem, Ahmad HM Ali (Fraksi Nasdem.dok)


CARAPANDANG.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad M Ali menilai Sulawesi Tengah pascabencana perlu memiliki visi pembangunan baru yang berbasis dan mengedepankan resiko kebencanaan.

"Sulteng harus dibangun dengan sebuah visi baru yang mempertimbangkan resiko bencana serta, dengan pendekatan pembangunan yang berbasis kawasan," ucap Ahmad M Ali di Palu, Jumat (1/2/2019).

Ketua Fraksi Nasdem di DPR-RI itu menilai, informasi kebencanaan yang sudah beredar luas, baik itu berdasarkan hasil penelitian ilmiah, maupun statistik kebencanaan yang dikumpulkan para ahli pascabencana menunjukan suatu keharusan untuk mengubah visi pembangunan di Sulawesi Tengah. 

"Kita perlu cara pandang baru, dan tentu belajar untuk mengintegrasikan misi yang harus diemban dalam upaya pembangunan dengan resiko-resiko yang harus dihitung berdasarkan kondisi kerawanan bencana. Harus ada perspektif baru dalam aglomerasi, perhitungan pemanfaatan zonasi ruang yang berbeda, dari kacamata sebelumnya," kata Ahmad M Ali. 

Ia mengemukakan, Sulteng perlu kebijakan politik perencanaan daerah 25 tahun ke-depan, yakni road map 2020 menuju 2045.

Hal itu untuk menetapkan kawasan dalam desain tata ruang baru. Misalnya, untuk wilayah Lembah Palu perlu dibangun sebagai pusat studi nasional penanggulangan bencana, tempat ilmuan dari berbagai penjuru dunia datang belajar tentang bencana geologis untuk pemanfaatan mitigasi secara nasional.

Selanjutnya, kata Bendahara Umum Nasdem itu, Sulteng kedepan dalam road map tersebut perlu menetapkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif yang di padu dengan tujuan pengurangan resiko bencana untuk kawasan timur.

Kemudian, ia menambahkan, Sulteng kedepan dalam rencana kerja jangka menengah itu perlu menetapkan kawasan yang secara potensial dijadikan sebagai pusat wisata sekaligus sasaran pemanfaatan ruang berbasis industri wisata.

"Kita harus belajar dan melatih semua stakeholder dalam menyusun rencana pembangunan berbasis pengurangan resiko bencana dalam skema, rakyat, investasi dan pemerintah," kata Ahmad M Ali.