CARAPANDANG.COM - Pemerintah Perancis memutuskan untuk menunda kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang sedianya berlaku pada 1 Januari 2019. Penundaan tersebut dilakukan untuk meredam aksi protes masif yang dilakukan oleh kelompok gilets jaunes atau rompi kuning selama beberapa minggu terakhir.
Kebijakan kenaikan pajak BBM merupakan langkah yang diambil Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.
Dilansir dari The Guardian, Macron sesungguhnya bertekad untuk tetap mempertahankan kebijakan ini. Namun ia diminta mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut menyusul demonstrasi berakhir rusuh yang terjadi di berbagai daerah di Perancis
"Ribuan orang Perancis telah menunjukkan kemarahan mereka. Ini adalah kemarahan dari orang yang telah bekerja keras namun kesulitan memenuhi kebutuhan mereka," kata Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe dalam pernyataan resmi pada Selasa (4/12/2018).
Ia mengatakan kemarahan tersebut adalah sesuatu yang harus didengar dan oleh karena itu, pemerintah akan menunda pemberlakuan kebijakan selama enam bulan.
Phillipe juga berjanji ia akan membuka konsultasi antara pemerintah dan pihak yang menuntut kebijakan ini sampai solusi yang tepat berhasil dicapai. Penundaan selama 6 bulan akan digunakan untuk mendiskusikan kebijakan yang dapat membantu penduduk kelas menengah bawah yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
Terkait protes yang berakhir ricuh dan disertai dengan aksi vandalisme, Phillipe mengungkapkan bahwa pihak kemananan tidak akan menolerir hal tersebut.
"Jika ada aksi protes lain, aksi tersebut harus berizin dan dilaksanakan dengan damai," tambah Phillipe.
Gerakan penolakan kenaikan pajak BBM dimotori oleh kelompok yang menamai diri rompi kuning. Sebutan tersebut muncul karena mereka mengenakan rompi berwarna kuning saat melakukan aksi. Protes yang dimulai pada 17 November tersebut kemudian berkembang ke berbagai daerah di Perancis sekaligus menjadi ajang kritik terhadap Presiden Macron.
Meski diawali dengan aksi damai, dua minggu terakhir aksi protes berubah rusuh dan disertai bentrok dengan aparat keamanan. Pada Sabtu (1/12/2018) kawasan monumen nasional Arc de Triomphe bahkan dirusak dan banyak bangunan serta kendaraan dibakar.
Dilansir Reuters, kerusuhan diperkirakan mengakibatkan perekonomian Perancis merugi jutaan euro dengan kerusakan skala besar pada sektor ritel, transaksi restoran dan hotel serta sejumlah bisnis manufaktur.
Kebijakan kenaikan pajak BBM merupakan langkah yang diambil Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.
Dilansir dari The Guardian, Macron sesungguhnya bertekad untuk tetap mempertahankan kebijakan ini. Namun ia diminta mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut menyusul demonstrasi berakhir rusuh yang terjadi di berbagai daerah di Perancis
"Ribuan orang Perancis telah menunjukkan kemarahan mereka. Ini adalah kemarahan dari orang yang telah bekerja keras namun kesulitan memenuhi kebutuhan mereka," kata Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe dalam pernyataan resmi pada Selasa (4/12/2018).
Ia mengatakan kemarahan tersebut adalah sesuatu yang harus didengar dan oleh karena itu, pemerintah akan menunda pemberlakuan kebijakan selama enam bulan.
Phillipe juga berjanji ia akan membuka konsultasi antara pemerintah dan pihak yang menuntut kebijakan ini sampai solusi yang tepat berhasil dicapai. Penundaan selama 6 bulan akan digunakan untuk mendiskusikan kebijakan yang dapat membantu penduduk kelas menengah bawah yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja.
Terkait protes yang berakhir ricuh dan disertai dengan aksi vandalisme, Phillipe mengungkapkan bahwa pihak kemananan tidak akan menolerir hal tersebut.
"Jika ada aksi protes lain, aksi tersebut harus berizin dan dilaksanakan dengan damai," tambah Phillipe.
Gerakan penolakan kenaikan pajak BBM dimotori oleh kelompok yang menamai diri rompi kuning. Sebutan tersebut muncul karena mereka mengenakan rompi berwarna kuning saat melakukan aksi. Protes yang dimulai pada 17 November tersebut kemudian berkembang ke berbagai daerah di Perancis sekaligus menjadi ajang kritik terhadap Presiden Macron.
Meski diawali dengan aksi damai, dua minggu terakhir aksi protes berubah rusuh dan disertai bentrok dengan aparat keamanan. Pada Sabtu (1/12/2018) kawasan monumen nasional Arc de Triomphe bahkan dirusak dan banyak bangunan serta kendaraan dibakar.
Dilansir Reuters, kerusuhan diperkirakan mengakibatkan perekonomian Perancis merugi jutaan euro dengan kerusakan skala besar pada sektor ritel, transaksi restoran dan hotel serta sejumlah bisnis manufaktur.
.jpg "Korban Meninggal Gaza Naik Jadi 34.654 Orang")
