Pemerintah Perlu Libatkan Pakar Untuk Tentukan Metode Belajar Paling Efektif Di Tengah Pandemi

SHARE

Ilustrasi


CARAPANDANG.COM - Sebelum tahun ajaran baru dimulai, pemerintah harus melibatkan dan mendengarkan berbagai masukan dari pakar pendidikan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menentukan metode belajar mengajar paling efektif di tengah pandemi Covid-19. 

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat  dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (29/5).

Melalui masukan yang disampaikan oleh pakar tersebut pemerintah bisa mengambil keputusan secara bijak perihal kegiatan belajar. Jadi masukan ini tidak hanya soal teknis pelaksanaan awal tahun ajaran baru. 

Informasi yang disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyebutkan hingga 18 Mei 2020, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) usia anak mencapai 3.324 orang dan 129 anak berstatus PDP meninggal dunia penting diperhatikan.

Dia mengatakan berdasarkan temuan tersebut menunjukkan tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap Covid-19 atau hanya akan menderita sakit ringan saja. Data itu seharusnya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan otoritas pendidikan.

"Apakah perlu membuka tahun ajaran baru dalam waktu dekat dengan pelonggaran kebijakan atau melanjutkan dan memperkuat sistem belajar jarak jauh sepanjang pandemi Covid-19 masih berlangsung," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai pendidikan memang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar karena menyangkut generasi berikutnya. Menurut dia, apabila pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka perlu dipikirkan bagaimana pengaturan jarak bangku di kelas agar sesuai dengan protokol kesehatan.

"Juga bagaimana menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan di sebanyak mungkin titik di sekolah, mengatur jarak bangku kantin, menyiapkan masker dan sebagainya," katanya.

Ia mencontohkan salah satu sekolah di Korea Selatan yang memodifikasi sedemikan rupa bangku sekolah mereka dengan menyiapkan partisi. Hal itu menurut dia perlu dipikirkan sejak jauh hari sebelum membuka kembali kegiatan di sekolah. Namun dia menilai, apabila pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau jarak jauh, maka perlu segera mengevaluasi proses belajar jarak jauh yang dalam beberapa bulan terakhir ini dilaksanakan.

"Evaluasi dilakukan sampai dengan ke wilayah pelosok, termasuk melihat infrastruktur seperti jaringan internet, ketersediaan komputer, termasuk kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran secara jarak jauh," ujarnya.

Hasil evaluasi tersebut menurut dia, dipakai sebagai dasar untuk perbaikan sistem belajar mengajar pada masa datang.