CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan sumber daya alam.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemprov Papua Barat, Charles Hutauruk di Manokwari, Minggu, mengatakan BUMD memiliki peluang melakukan penyertaan modal dalam kegiatan investasi pengelolaan SDA yang dijalankan swasta di daerah.
"Kekayaan alam inikan selama ini dikelola dalam skema bisnis. Di dalam binis ini ada sebagian yang milik pemerintah ada juga swasta. Seperti migas, ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah mendapatkan bagian berupa dana bagi hasil," kata dia.
Pada setiap investasi termasuk migas, ada peluang yang diberikan bagi daerah untuk memperoleh 10 persen saham melalui BUMD. Hal ini mengharuskan BUMD memiliki manajemen dan administrasi yang sehat.
Bapenda, lanjut Charles, sedang melakukan pendampingan terhadap BUMD milik milik pemerintah Papua Barat. Hal dilakukan agar BUMD tersebut bisa menjalankan rencana investasi secara baik.
Selain pendampingan BUMD, pihaknya sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Investasi Pemerintah Daerah. Draft perda itu sudah berada di Biro Hukum dan siap dibahas bersama DPRD setempat.
"Sudah ada naskah akademiknya, sekarang tergantung DPRD kapan mau untuk membahasnya," kata dia lagi.
Charles mengajak DPRD juga memberi perhatian terhadap upaya peningkatan PAD. Banyak hal yang ingin dilakukan Pemprov Papua Barat namun semua itu membutuhkan regulasi sehingga usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah bersifat legal.
"Kita harus konsentrasi dalam upaya memacu PAD, kami sangat mengharapkan DPR juga Biro Hukum agar Raperda ini segera dibahas dan disahkan," katanya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemprov Papua Barat, Charles Hutauruk di Manokwari, Minggu, mengatakan BUMD memiliki peluang melakukan penyertaan modal dalam kegiatan investasi pengelolaan SDA yang dijalankan swasta di daerah.
"Kekayaan alam inikan selama ini dikelola dalam skema bisnis. Di dalam binis ini ada sebagian yang milik pemerintah ada juga swasta. Seperti migas, ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah mendapatkan bagian berupa dana bagi hasil," kata dia.
Pada setiap investasi termasuk migas, ada peluang yang diberikan bagi daerah untuk memperoleh 10 persen saham melalui BUMD. Hal ini mengharuskan BUMD memiliki manajemen dan administrasi yang sehat.
Bapenda, lanjut Charles, sedang melakukan pendampingan terhadap BUMD milik milik pemerintah Papua Barat. Hal dilakukan agar BUMD tersebut bisa menjalankan rencana investasi secara baik.
Selain pendampingan BUMD, pihaknya sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Investasi Pemerintah Daerah. Draft perda itu sudah berada di Biro Hukum dan siap dibahas bersama DPRD setempat.
"Sudah ada naskah akademiknya, sekarang tergantung DPRD kapan mau untuk membahasnya," kata dia lagi.
Charles mengajak DPRD juga memberi perhatian terhadap upaya peningkatan PAD. Banyak hal yang ingin dilakukan Pemprov Papua Barat namun semua itu membutuhkan regulasi sehingga usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah bersifat legal.
"Kita harus konsentrasi dalam upaya memacu PAD, kami sangat mengharapkan DPR juga Biro Hukum agar Raperda ini segera dibahas dan disahkan," katanya.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
