CARAPANDANG.COM - Sudah saatnya petani sawit yang dikembangkan oleh masyarakat mendapatkan perhatian. Pasalnya jumlah mereka saat ini sudah ramai.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, M. Ali Nasrun, SE, M.Ec di sela kegiatan 3rd Borneo Forum yang digelar Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (Gapki) se - Kalimantan di Pontianak, Jumat (22/3).
Perhatian yang diberikan adalah dengan memberikan kebijakan dan pengaturan yang berpihak kepada mereka. Sehingga kedepannya apa yang telah mereka kembangkan ini akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri peran perkebunan kelapa sawit yang telah menjadi sumber devisa terbesar negara sehingga menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun sangat disayangkan dampaknya tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat.
"Sejauh ini yang merasakan masih perusahaan. Kalau pun dari petani itu dari kebun plasma. Kebun plasma itu pun adalah kewajiban perusahaan memenuhi 20 persen kawasan perkebunan nya. Bahkan perhatian kebun plasma masih rendah. Tidak jarang melihat petani plasma ujung - ujungnya menjual ke perusahaan," jelasnya.
Ia menyarankan bagaimana saat ini perusahaan selain memperhatikan kebun plasma juga swadaya. Kerjasama dan pembinaan kepada petani swadaya harus dilakukan. Hal itu agar memberikan rasa bersama manfaat luas dan langsung dari budidaya sawit di Kalbar. "Perusahaan harus terbuka dan terus melakukan pendekatan serta kerja sama terutama dalam membeli buah atau sebagainya. Hal itu agar kualitas dan harga buah petani swadaya tidak dipermainkan dan anjlok," katanya.
Posisi pemerintah jelas dia harus juga hadir menata industri perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan perhatian pada petani swadaya. Dorongan kepada perusahaan untuk membina dan kerjasama dengan petani swadaya dalam berbagai hal sangat penting. "Pemerintah bisa mendorong investor atau siapa saja membuka pabrik kelapa sawit tanpa kebun. Pabrik tersebut menampung hasil petani swadaya. Sehingga harga yang didapat petani lebih kompetitif dan menghindari permainan harga oleh salah satu pihak," jelas dia.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, M. Ali Nasrun, SE, M.Ec di sela kegiatan 3rd Borneo Forum yang digelar Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit (Gapki) se - Kalimantan di Pontianak, Jumat (22/3).
Perhatian yang diberikan adalah dengan memberikan kebijakan dan pengaturan yang berpihak kepada mereka. Sehingga kedepannya apa yang telah mereka kembangkan ini akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tidak bisa dipungkiri peran perkebunan kelapa sawit yang telah menjadi sumber devisa terbesar negara sehingga menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun sangat disayangkan dampaknya tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat.
"Sejauh ini yang merasakan masih perusahaan. Kalau pun dari petani itu dari kebun plasma. Kebun plasma itu pun adalah kewajiban perusahaan memenuhi 20 persen kawasan perkebunan nya. Bahkan perhatian kebun plasma masih rendah. Tidak jarang melihat petani plasma ujung - ujungnya menjual ke perusahaan," jelasnya.
Ia menyarankan bagaimana saat ini perusahaan selain memperhatikan kebun plasma juga swadaya. Kerjasama dan pembinaan kepada petani swadaya harus dilakukan. Hal itu agar memberikan rasa bersama manfaat luas dan langsung dari budidaya sawit di Kalbar. "Perusahaan harus terbuka dan terus melakukan pendekatan serta kerja sama terutama dalam membeli buah atau sebagainya. Hal itu agar kualitas dan harga buah petani swadaya tidak dipermainkan dan anjlok," katanya.
Posisi pemerintah jelas dia harus juga hadir menata industri perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan perhatian pada petani swadaya. Dorongan kepada perusahaan untuk membina dan kerjasama dengan petani swadaya dalam berbagai hal sangat penting. "Pemerintah bisa mendorong investor atau siapa saja membuka pabrik kelapa sawit tanpa kebun. Pabrik tersebut menampung hasil petani swadaya. Sehingga harga yang didapat petani lebih kompetitif dan menghindari permainan harga oleh salah satu pihak," jelas dia.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
