CARAPANDANG.COM - Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada Desember 2020 harus benar-benar dijalankan. Jika tidak, dikhawatirkan akan muncul klaster baru penyebaran wabah virus corona.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Parahyangan , Prof Dr Asep Warlan Yusuf di Bandung, Rabu (1/7).
"Pilkada Serentak yang digelar di tengah-tengah pandemi Covid-19 itu jangan sampai malah nantinya jadi kluster baru dalam penyebaran (virus Corona) atau jadi gelombang kedua, kalau istilah kesehatannya. Itu kita khawatir kan betul. Kluster baru gara-gara pilkada. Pastikan semua standar kesehatan diterapkan," harapnya.
Dia mengatakan ada tiga isu yang mengemuka atau harus diperhatikan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan yang pertama ialah faktor kesehatan. "Memang standar protokol kesehatan untuk pilkada (yang digelar saat ada wabah) ini kita tidak punya contohnya. Kalau protokol kesehatan terkait kegiatan pemerintah, itu agak mudah. Pilkada itu kan gerakan banyak orang. Menggerakkan aspek kegiatan yang sangat kompleks," kata Guru besar Universitas Parahyangan ini.
Maka itu, menurutnya KPU perlu bersama-sama pemerintahan membuat protokol kesehatan yang sangat terukur dan pasti terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Hal yang kedua tentang biaya pelaksanaan Pilkada akan lebih banyak atau tinggi karena ada alokasi biaya tambahan seperti untuk pembelian alat pelindung diri atau APD dan alat kesehatan lainnya yang dulu tidak disediakan atau tidak pernah ada pos pembiayaan itu. Hal yang ketiga ialah isu mengenai bagaimana teknis kampanye, bagaimana menjual program atau penawaran program dari setiap pasangan calon.
"Nah apakah itu bisa digunakan dengan pemanfaatan teknologi saat ini seperti memanfaatkan aplikasi Zoom atau lainnya. Apakah itu efektif? Apakah masyarakat di pedesaan bisa mengaksesnya terhadap sarana kampanye tadi," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 juga dinilai merugikan setiap pasangan calon kepala daerah yang berlaga di pesta demokrasi ini. "Tentunya merugikan tentunya, karena ada tiga kerugian yang bisa ditanggung oleh setiap paslon," kata dia.
Kerugian yang pertama yang diterima pasangan calon ialah iinteraksi sosialnya sangat lambat, sangat sulit menjangkau semua pemilih. "Kedua, dari segi biaya akan lebih banyak untuk dikeluarkan, karena setiap pasangan calon bisa mengandalkan apa yang disediakan KPU untuk bisa memastikan semua pihak suka dan mengenal dirinya. Ketiga cara membangun kebersamaan antar tim sukses tidak mudah ditengah situasi kondisi seperti ini," kata dia.
Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Parahyangan , Prof Dr Asep Warlan Yusuf di Bandung, Rabu (1/7).
"Pilkada Serentak yang digelar di tengah-tengah pandemi Covid-19 itu jangan sampai malah nantinya jadi kluster baru dalam penyebaran (virus Corona) atau jadi gelombang kedua, kalau istilah kesehatannya. Itu kita khawatir kan betul. Kluster baru gara-gara pilkada. Pastikan semua standar kesehatan diterapkan," harapnya.
Dia mengatakan ada tiga isu yang mengemuka atau harus diperhatikan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dan yang pertama ialah faktor kesehatan. "Memang standar protokol kesehatan untuk pilkada (yang digelar saat ada wabah) ini kita tidak punya contohnya. Kalau protokol kesehatan terkait kegiatan pemerintah, itu agak mudah. Pilkada itu kan gerakan banyak orang. Menggerakkan aspek kegiatan yang sangat kompleks," kata Guru besar Universitas Parahyangan ini.
Maka itu, menurutnya KPU perlu bersama-sama pemerintahan membuat protokol kesehatan yang sangat terukur dan pasti terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.
Hal yang kedua tentang biaya pelaksanaan Pilkada akan lebih banyak atau tinggi karena ada alokasi biaya tambahan seperti untuk pembelian alat pelindung diri atau APD dan alat kesehatan lainnya yang dulu tidak disediakan atau tidak pernah ada pos pembiayaan itu. Hal yang ketiga ialah isu mengenai bagaimana teknis kampanye, bagaimana menjual program atau penawaran program dari setiap pasangan calon.
"Nah apakah itu bisa digunakan dengan pemanfaatan teknologi saat ini seperti memanfaatkan aplikasi Zoom atau lainnya. Apakah itu efektif? Apakah masyarakat di pedesaan bisa mengaksesnya terhadap sarana kampanye tadi," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 juga dinilai merugikan setiap pasangan calon kepala daerah yang berlaga di pesta demokrasi ini. "Tentunya merugikan tentunya, karena ada tiga kerugian yang bisa ditanggung oleh setiap paslon," kata dia.
Kerugian yang pertama yang diterima pasangan calon ialah iinteraksi sosialnya sangat lambat, sangat sulit menjangkau semua pemilih. "Kedua, dari segi biaya akan lebih banyak untuk dikeluarkan, karena setiap pasangan calon bisa mengandalkan apa yang disediakan KPU untuk bisa memastikan semua pihak suka dan mengenal dirinya. Ketiga cara membangun kebersamaan antar tim sukses tidak mudah ditengah situasi kondisi seperti ini," kata dia.
.jpeg "Ara Akan Diberikan Posisi Terhormat di Gerindra")
.jpeg "Ketum Golkar: RK Kantongi Tiket Maju Pilkada Jabar dari Golkar dan Gerindra")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
