CARAPANDANG.COM - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyatakan pada masa pemerintahannya bersama Ria Norsan, Pemprov Kalbar akan fokus pada upaya penigkatan ekonomi di perbatasan negara.
"Tinggal kita buat regulasi, bagaimana border itu bisa jadi pintu ekspor, dan bagaimana border itu bisa menarik wisatawan khususnya di perbatasan. Guna meningkatkan ekonomi diperbatasan. Ini akan menajdi salah satu fokus utama pembangunan ekonomi kami," kata Sutarmdji di Pontianak, Kamis (31/1/2019).
Dengan meningkatkan ekonomi di perbatasan itu, menurutnya, dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu lagi bertransaksi di negara Malaysia dan peningkatan ekonomi diperbatasan harus ada.
"Harus ada kegiatan perekonomian di perbatasan, nanti akan kita buat pasar disekitar border. Nanti transaksi ekonomi disitu bukan di seberang, jangan sampai ekonomi kita masuk ke sana," tuturnya.
Guna meningkatkan ekonomi di perbatasan, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten harus memiliki berbagai inovasi agar perekonomian diperbatasan bisa menjadi membantu perekonomian daerah tersebut.
"Pemerintah Kabupaten harus mempersiapkan perekonomian diperbatasan, harus ada inovasi. Agar menarik orang Malaysia untuk berbelanja ke daerah kita, dan Pemerintah Kabupaten harus melakukan survei apa yang menjadi daya tarik ekonomi disitu, kalo tak pernah survei pasar bagaimana kita bisa menarik perekonomian disitu," kata Sutarmidji.
Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan tahap satu 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini pembangunan tahap kedua pengembangan Zona Sub-Inti dan Pendukung PLBN sedang diselesaikan.
Pembangunan PLBN tersebut sejalan dengan Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan pos lintas batas sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan sebagai sebuah bangsa besar.
"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Sutarmidji.
Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR tidak hanya pos lintas batas, namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas, dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan, seperti jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, air minum, dan lainnya.
"Tinggal kita buat regulasi, bagaimana border itu bisa jadi pintu ekspor, dan bagaimana border itu bisa menarik wisatawan khususnya di perbatasan. Guna meningkatkan ekonomi diperbatasan. Ini akan menajdi salah satu fokus utama pembangunan ekonomi kami," kata Sutarmdji di Pontianak, Kamis (31/1/2019).
Dengan meningkatkan ekonomi di perbatasan itu, menurutnya, dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi tidak perlu lagi bertransaksi di negara Malaysia dan peningkatan ekonomi diperbatasan harus ada.
"Harus ada kegiatan perekonomian di perbatasan, nanti akan kita buat pasar disekitar border. Nanti transaksi ekonomi disitu bukan di seberang, jangan sampai ekonomi kita masuk ke sana," tuturnya.
Guna meningkatkan ekonomi di perbatasan, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten harus memiliki berbagai inovasi agar perekonomian diperbatasan bisa menjadi membantu perekonomian daerah tersebut.
"Pemerintah Kabupaten harus mempersiapkan perekonomian diperbatasan, harus ada inovasi. Agar menarik orang Malaysia untuk berbelanja ke daerah kita, dan Pemerintah Kabupaten harus melakukan survei apa yang menjadi daya tarik ekonomi disitu, kalo tak pernah survei pasar bagaimana kita bisa menarik perekonomian disitu," kata Sutarmidji.
Seperti diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan tahap satu 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini pembangunan tahap kedua pengembangan Zona Sub-Inti dan Pendukung PLBN sedang diselesaikan.
Pembangunan PLBN tersebut sejalan dengan Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan pos lintas batas sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan sebagai sebuah bangsa besar.
"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Sutarmidji.
Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR tidak hanya pos lintas batas, namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas, dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan, seperti jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, air minum, dan lainnya.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Pekan 37 Liga Inggris, MU Jamu Arsenal")
