CARAPANDANG - Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa akhirnya meresmikan sekretariat JMSI Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (19/3/2022) di Komplek Ruko KBC, Tunas, Blk. AY No.18, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan itu, dia mengajak insan pers di Batam khususnya dan di seluruh Indonesia untuk mengawal jalannya pembangunan nasional.
“Dua hari lalu saya di Medan, dan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, beliau menyampaikan, pers tidak bisa menyelesaikan pembangunan, tetapi tanpa pers pembangunan tidak selesai, ini kalimat dengan makna yang mendalam,” kata Teguh.
Menurut Dia, diperlukan sinergi yang baik dan positif, berfikir maju ke depan untuk pembangunan yang lebih baik.
“Kawan-kawan JMSI, ungkapan tersebut sebenarnya merupakan tuntutan terhadap kita, untuk menjadi pers yang konstruktif, produktif, berkemajuan, dan bertanggungjawab, sehingga gubernur, walikota percaya dengan kita dan mau bekerjasama,” tuturnya.
Pers bagian dari pilar demokrasi, untuk itu, kata Teguh, pers mempunya hak untuk mengawal, mengusulkan, atau pun mengritik pembangunan.
“Tidak bisa kita mengerjakan, menyelesaikan pembangunan jalan, bandara, dan pembangunan infrastruktur lainnya, tetapi tanpa pers pembangunan itu juga tidak akan selesai, artinya perlu ada kerjasama yang baik antar pers dan pemerintahan,” tandasnya.
“Dua hari lalu saya di Medan, dan bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, beliau menyampaikan, pers tidak bisa menyelesaikan pembangunan, tetapi tanpa pers pembangunan tidak selesai, ini kalimat dengan makna yang mendalam,” kata Teguh.
Menurut Dia, diperlukan sinergi yang baik dan positif, berfikir maju ke depan untuk pembangunan yang lebih baik.
“Kawan-kawan JMSI, ungkapan tersebut sebenarnya merupakan tuntutan terhadap kita, untuk menjadi pers yang konstruktif, produktif, berkemajuan, dan bertanggungjawab, sehingga gubernur, walikota percaya dengan kita dan mau bekerjasama,” tuturnya.
Pers bagian dari pilar demokrasi, untuk itu, kata Teguh, pers mempunya hak untuk mengawal, mengusulkan, atau pun mengritik pembangunan.
“Tidak bisa kita mengerjakan, menyelesaikan pembangunan jalan, bandara, dan pembangunan infrastruktur lainnya, tetapi tanpa pers pembangunan itu juga tidak akan selesai, artinya perlu ada kerjasama yang baik antar pers dan pemerintahan,” tandasnya.
