CARAPANDANG.COM – Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin mengeluarkan statment mengejutkan, Rabu (1/8/2018), bahwa pihaknya membuka opsi abstain pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 jika Prabowo Subianto tak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden (cawapres). Ternyata ini tidak sejalan dengan Plitikus yang lain, seperti Mahfudz Siddiq yang mengaku terkejut. Mahfudz mengingatkan internal partainya untuk tidak asal bicara terkait keputusan koalisi.
Dilansir dari Republika, Mahfudz mengimbau kader partainya perlu berhati-hari berbicara karena pernyataan bisa berdampak menurunkan elektabilitas partai menjelang pilpres mendatang.
“Saya menyayangkan masih saja ada jubir-jubir PKS yang bicara beragam,” kata dia, Kamis (2/8/2018).
Mahfudz menerangkan pernyataan Suhud dapat berimplikasi pada dua hal, yakni ketidakpahaman soal Undang-Undang Pemilu dan kesan bahwa PKS terlalu ngotot.
“Menurut saya itu tidak sesuai dengan undang-undang karena peserta Pemilu tidak boleh abstain. Dia (Suhud) mestinya paham undang-undang,” kata Mahfudz dikutip dari Republika.
“Orang akan melihat PKS kok sangat ngoyo. Sementara Pak Prabowo sudah juga ketemu dengan PKS, dan pimpinan-pimpinan partai koalisi. Nanti ruang negosiasi makin sempit,” tambahnya.
Untuk menghindari pendapat beragam beredar di publik, Mahfudz menyarankan, para petinggi PKS sebaiknya menjalin komunikasi internal secara tertutup. Semua pihak agar menyerahkan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai pemimpin tertinggi parai.
Ia menambahkan hal ini juga berimplikasi pada ruang negosiasi PKS dengan Prabowo dan partai-partai koalisi. Ia mengatakan opsi abstain PKS akan berdampak negatif dan mempersulit ruang negosiasi.
“Peluang PKS mendapatkan cawapres masih besar jika komunikasi dilakukan secara baik,” tuturnya.
Dilansir dari Republika, Mahfudz mengimbau kader partainya perlu berhati-hari berbicara karena pernyataan bisa berdampak menurunkan elektabilitas partai menjelang pilpres mendatang.
“Saya menyayangkan masih saja ada jubir-jubir PKS yang bicara beragam,” kata dia, Kamis (2/8/2018).
Mahfudz menerangkan pernyataan Suhud dapat berimplikasi pada dua hal, yakni ketidakpahaman soal Undang-Undang Pemilu dan kesan bahwa PKS terlalu ngotot.
“Menurut saya itu tidak sesuai dengan undang-undang karena peserta Pemilu tidak boleh abstain. Dia (Suhud) mestinya paham undang-undang,” kata Mahfudz dikutip dari Republika.
“Orang akan melihat PKS kok sangat ngoyo. Sementara Pak Prabowo sudah juga ketemu dengan PKS, dan pimpinan-pimpinan partai koalisi. Nanti ruang negosiasi makin sempit,” tambahnya.
Untuk menghindari pendapat beragam beredar di publik, Mahfudz menyarankan, para petinggi PKS sebaiknya menjalin komunikasi internal secara tertutup. Semua pihak agar menyerahkan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai pemimpin tertinggi parai.
Ia menambahkan hal ini juga berimplikasi pada ruang negosiasi PKS dengan Prabowo dan partai-partai koalisi. Ia mengatakan opsi abstain PKS akan berdampak negatif dan mempersulit ruang negosiasi.
“Peluang PKS mendapatkan cawapres masih besar jika komunikasi dilakukan secara baik,” tuturnya.
.jpg "CEO Apple Lakukan Pertemuan Dengan Prabowo")
.jpg "Dedie Rachim Didukung Bima Arya jadi Wali Kota Bogor")
.jpg "Pengamat Politik: \"Amicus Curiae\" Tak Akan Pengaruhi Putusan MK")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "IOC: AI Bisa Dimanfaatkan untuk Tunjang Performa Atlet")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
