PMN Untuk Jiwasraya, DPR: Uang Rakyat Jangan Digunakan Mengganti Uang Yang Hilang Dicuri Koruptor

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera merasa heran mengapa di tengah proses hukum dugaan korupsi,  pemerintah malah memberikan suntikan penyertaan modal negara  sebesar Rp20 triliun secara bertahap kepada PT Jiwasraya. 

Menurutnya ini tindakan yang sangat aneh. Mengapa uang rakyat digunakan untuk mengganti uang yang hilang karena dicuri oleh para koruptor. 

"Uang rakyat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat justru digunakan untuk mengganti uang yang hilang karena dicuri mereka yang melakukan korupsi," ujarnya melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/3). 

Politisi PKS ini mengatakan,  upaya pembangunan ekonomi dan invesstasi jangan sampai mengorbankan upaya pemberantasan korupsi. Dia tegas mengatakan, upaya pemberantasan korupsi jangan mengabdi kepada kepentingan ini, tetapi kepentingan ekonomi harus memiliki semangat antikorupsi.

Lebih lanjut dia mengatakan, kejahatan finansial dan praktik pengelolaan aset publik harus dibuat transparan. Persoalan yang terjadi pada Asabri dan Jiwasraya harus menjadi pelajaran cermin buruk pengelolaan investasi di Indonesia.

"Itu sebabnya Fraksi PKS di DPR mendesak panitia khusus untuk menguak kasus tersebut secara adil. Semangat usulan pembentukan panitia khusus agar kasus tersebut jelas, transparan, dan dapat diselesaikan lebih cepat," kata kader PKS itu.

Mardani menuturkan Fraksi PKS DPR telah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya kepada pimpinan DPR pada 2 Februari 2020 dan belum ada tindak lanjut. Pembentukan Panitia Khusus Jiwasraya sudah menjadi ketetapan lintas fraksi. Ia mengatakan sudah setahun lebih panitia khusus diusulkan, berarti sudah setahun lebih rakyat tidak mendapatkan kepastian hukum.

"Ketua DPR sempat menyinggung kasus ini pada pembukaan masa sidang IV. Semoga segera ada titik terang," harapnya. 

Menurutnya perlu ada penanganan yang lebih serius agar masyarakat dan industri keuangan secara keseluruhan tidak dirugikan. Ketidakpastian terhadap kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi industri keuangan dan perekonomian nasional.