Politik Di Sumbawa "Memanas", Bupati Vs PDIP

CARAPANDANG.COM - Jajaran DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat mengaku kecewa dan mengecam cara berpolitik petahana Bupati Sumbawa Husni Djibril pasca tak memperoleh dukungan partai dalam kontestasi Pilkada Sumbawa 2020.

Pengurus DPD PDIP NTB, H Ruslan Turmuzi di Mataram, Senin (20/1/2020), menilai Bupati Sumbawa itu, seolah telah menyepelekan PDIP. Pasalnya, Husni yang merupakan kader dan pengurus senior PDIP, justru mengumpulkan pengurus dan kader Partai Demokrat di Pendopo Bupati Sumbawa.

Dalam pertemuan yang kemudian dipublis di media massa dan medsos, Husni bahkan memuji-muji partai berlambang mercy itu sebagai partai yang ikhlas.

Husni pun berjanji akan membesarkan Partai Demokrat ditandai dengan raihan sepuluh kursi di DPRD Sumbawa. Hal ini tentu membuat DPD PDIP NTB tersinggung dan sangat kecewa.

"Saya selaku kader dan pengurus PDIP tersingung dengan apa yang disampaikan Pak Husni," tegas Ruslan Turmuzi.

Ruslan menilai Husni Djibril tidak dewasa dalam berpolitik. Karena sudah mengumpulkan kader-kader dari partai lain di rumah jabatan di luar PDIP. Tak ada satupun pengurus PDIP yang diundang dalam pertemuan tersebut. Termasuk para anggota Fraksi PDIP di DPRD Sumbawa.

"Apalagi, hal-hal sensitif yang merupakan rahasia internal partai juga kemudian dibuka kepada partai lain. Ini kan nggak santun. Jangan main-main dengan partai," ujar anggota DPRD NTB ini.

Ruslan mengaku tak habis pikir dengan cara berpolitik Husni Djibril. Selama ini Husni dibesarkan oleh PDIP.

"Sudah memberikan segalanya. Husni sudah dicalonkan sebagai Wakil Gubernur NTB berpasangan dengan HL Serinata pada pilkada NTB 2008. Dia pun menjabat posisi strategis di partai sebagai sekretaris di tingkat provinsi dalam periode yang sangat lama. Kemudian menjadi Bupati di Sumbawa sejak 2016 setelah diusung PDIP," katanya.

Sejumlah kerabat Husni juga menikmati keberkahan dari partai. Putra Husni kini menjabat sebagai sekertaris partai di Sumbawa. Juga menjadi anggota DPRD Sumbawa. Sementara saudara kandung Husni juga menjadi anggota DPRD dari PDIP.

"Lalu, jika sekarang PDIP mengevaluasi Husni sebagai kader partai yang ditugaskan di eksekutif, terutama bagaimana kontribusinya terhadap PDIP, tentulah hal tersebut menjadi hal yang teramat lumrah," jelas Ruslan.

Sebab, kata Ruslan, PDIP tentu bercita-cita menjadi partai yang bertambah besar, yang kian dicintai masyarakat Sumbawa. Ditandai dengan menambah jumlah kursi di DPRD, dan bagaimana menempatkan kader-kader terbaik PDIP di Sumbawa jadi anggota legislatif.

"Tapi semuanya ini justru malah terbalik. Itu salah satu yang dievaluasi," kata Ruslan yang merupakan tim Desk Pilkada 2020 DPD PDIP.

Berkaca pada hasil pemilu legislatif 2019, Ruslan mengemukakan bagaimana kontribusi Husni yang tidak signifikan dalam upaya pemenangan partai di Sumbawa.

Ruslan menjelaskan, sebelum Husni menjadi Bupati, PDIP memiliki enam kursi di DPRD Sumbawa. PDIP menjadi pemenang pemilu. Dan kini, setelah Husni menjadi bupati, kursi PDIP juga tetap enam. Catatannya, telah menghilangkan kader-kader partai yang potensial.

Pun dalam perebutan kursi DPR RI Dapil Sumbawa. Tak terlihat kontribusi Husni untuk memenangkan kader PDIP dari dapil Pulau Sumbawa. Alhasil, PDI Perjuangan tidak bisa menempatkan wakil di DPR RI dari sana.

"Lalu Pak Husni berjanji menambah kursi untuk partai lain yang dianggap paling istimewa mendukung Pak Husni. Apakah kami kader PDIP akan diam?. Tentu tidak," tegasnya.

Ruslan mengungkapkan, keputusan PDI Perjuangan yang tidak mencalonkan Husni dalam Pilkada Sumbawa 2020, telah melalui mekanisme partai secara penuh dan utuh.

Husni telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh DPD PDIP pada 28 Desember 2019. Partai pun memberi keistimewaan dan keleluasaan pada Husni untuk menentukan tanggal. Mengingat pada saat bersamaan Husni sedang menjalani pengobatan di Singapura.

Namun, dalam klarifikasi tersebut, Husni tidak mengindahkan hasil evaluasi yang dilakukan partai. Bahkan Husni membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya bersedia dicalonkan sebagai bupati Sumbawa dari PDIP manakala berpasangan dengan H Ikhsan Madjid sebagai wakil. Ikhsan kini merupakan Asisten I Pemkab Sumbawa.

Husni juga menyebut secara terang bahwa dirinya tidak bersedia berpasangan dengan kader PKS di Kabupaten Sumbawa.

Tentu saja atas langkah Husni ini, DPD PDIP harus mengambil langkah tegas. Sebab, marwah dan wibawa partai harus ditegakkan. Tidak boleh partai diintervensi dan diatur orang-per orang.

"Tapi partai yang mengatur orang per orang. Tidak mau kita. Yang ikut pilkada partai," ucap Ruslan.

Lantas setelah partai mengambil sikap tegas, lalu muncul pernyataan-pernyataan yang memposisikan diri sebagai figur paling hebat. Lalu menyalahkan pihak lain.

"Tidak begitu cara orang berpoltik. Apalagi Husni saat ini masih menjabat kepala daerah," tukasnya.

Partai juga saat menyampaikan pengumuman publik terhadap karir politik Husni berikutnya, mengedepankan alasan kemanusiaan.

"Bahwa Husni dalam keadaan sakit. Berkaca empat tahun terakhir memimpin Sumbawa, lebih banyak waktu untuk berobat di luar negeri ketimbang ada di Sumbawa. Padahal, di luar itu, banyak sekali alasan kita," kata Ruslan

Dia memberi contoh, bagaimana sebagai petugas partai, Husni tidak pernah berkoordinasi dengan partai. Termasuk memastikan program PDIP yang bisa disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah. Termasuk merespon dengan memadai kebijakan-kebijakan yang diusulkan partai.

Karena PDI PP adalah pemenang pemilu di Sumbawa, maka partai pun ingin memenangkan posisi kepala daerah di Sumbawa dalam pilkada 2020.

"Kalau orang kan gampang kita cari. Yang penting mau membesarkan partai dan punya komitmen," ucap Ruslan.

Harusnya, dalam merespon keputusan partai, mestinya Husni kata Ruslan berterima kasih, karena partai kini memberikan kesempatan pada kader yang lain. Apalagi Husni dalam kondisi sakit.

"Kalau mau buka-bukaan, banyak hal-hal fatal yang telah terjadi tapi tidak perlu dikemukakan di sini. Saya siap kemukakan di internal partai, bahkan ke tingkat DPP," katanya.