CARAPANDANG.COM - Pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Jika Pilkada Serentak dipaksa tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 ini berpotensi besar penyebaran Covid-19.
Melihat kondisi ini, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau ulang bahkan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Diketahui pandemi ini belum ada tanda-tanda menurun, bahkan dari pantauan yang ada malah muncul klaster-klaster baru dan meningkatnya jumlah kasus serta kematian,” jelas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat jumpa pers secara daring, Senin (21/9).
Abdul Mu'ti menjelaskan dari tahapan awal pelaksanaan Pilkada seperti sosialisasi dan pendataran bakal calon kepala daerah sudah muncul kekhawatiran adanya klaster baru. Pasalnya pada proses tahapan tersebut terjadi pengumpulan massa.
"Maka dengan pertimbangan keselamatan warga keseluruhan kami menghimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," jelasnya.
Menurut dia, di tengah pandemi dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. "Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan baru,” katanya.
Melihat kondisi ini, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau ulang bahkan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Diketahui pandemi ini belum ada tanda-tanda menurun, bahkan dari pantauan yang ada malah muncul klaster-klaster baru dan meningkatnya jumlah kasus serta kematian,” jelas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat jumpa pers secara daring, Senin (21/9).
Abdul Mu'ti menjelaskan dari tahapan awal pelaksanaan Pilkada seperti sosialisasi dan pendataran bakal calon kepala daerah sudah muncul kekhawatiran adanya klaster baru. Pasalnya pada proses tahapan tersebut terjadi pengumpulan massa.
"Maka dengan pertimbangan keselamatan warga keseluruhan kami menghimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa," jelasnya.
Menurut dia, di tengah pandemi dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. "Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada yang berpotensi menjadi klaster penularan baru,” katanya.
.jpeg "Ara Akan Diberikan Posisi Terhormat di Gerindra")
.jpeg "Ketum Golkar: RK Kantongi Tiket Maju Pilkada Jabar dari Golkar dan Gerindra")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")