CARAPANDANG.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim proses perekaman KTP-el di provinsinya sudah mencapai 99%. Hal itu ia sampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Patra Convention Hotel, Rabu (12/9).
Ganjar memaparkan, di Jateng saat ini perekaman KTP-el sudah mencapai 99% dari total penduduk sebanyak 35.812.249 orang. Sementara itu, untuk pemilikan akta kelahiran sudah mencapai 95 persen.
Hal ini disebutnya tak lepas dari usaha dinas terkait dalam perekaman data KTP-el. Dalam proses perekaman, pihaknya sampai melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah hingga ke kampus.
“Perekaman yang satu persen ini kita kebut. Kadang-kadang kita datang ke sekolah untuk merekam siswa yang mau masuk usia 17 tahun. Kadang-kadang kita ke kampus,” katanya seperti dilansir situs Kemendagri RI.
Di sisi lain, Ganjar juga menyoroti perihal data kependudukan di provinsinya, salah satunya data kemiskinan. Hal itu terkait dengan kasus surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang beberapa waktu belakangan sempat mencuat saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/ SMKN.
Ia menekankan agar peserta Rakornas lebih meningkatkan keseriusannya dalam mengelola data kependudukan by name, by address, dan up to date.
“Siapa yang bisa menyelesaikan ini adalah data kependudukan, termasuk semua yang ngapusi bisa diselesaikan,” tegasnya
Dalam Rakornas tersebut, hadir pula Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh.
Ganjar memaparkan, di Jateng saat ini perekaman KTP-el sudah mencapai 99% dari total penduduk sebanyak 35.812.249 orang. Sementara itu, untuk pemilikan akta kelahiran sudah mencapai 95 persen.
Hal ini disebutnya tak lepas dari usaha dinas terkait dalam perekaman data KTP-el. Dalam proses perekaman, pihaknya sampai melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah hingga ke kampus.
“Perekaman yang satu persen ini kita kebut. Kadang-kadang kita datang ke sekolah untuk merekam siswa yang mau masuk usia 17 tahun. Kadang-kadang kita ke kampus,” katanya seperti dilansir situs Kemendagri RI.
Di sisi lain, Ganjar juga menyoroti perihal data kependudukan di provinsinya, salah satunya data kemiskinan. Hal itu terkait dengan kasus surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang beberapa waktu belakangan sempat mencuat saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/ SMKN.
Ia menekankan agar peserta Rakornas lebih meningkatkan keseriusannya dalam mengelola data kependudukan by name, by address, dan up to date.
“Siapa yang bisa menyelesaikan ini adalah data kependudukan, termasuk semua yang ngapusi bisa diselesaikan,” tegasnya
Dalam Rakornas tersebut, hadir pula Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh.
.jpg "Kopi Bhineka Tunggal Ika Bawa Ryan Juara 3 Penyeduh Kopi Dunia")
.jpg "Menlu Retno: Kerja Sama Diperlukan Atasi Tantangan Keamanan ASEAN")
.jpg "Jokowi Minta Presiden dan Wapres Terpilih Persiapkan Diri")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
