SHARE

Istimewa

CARAPANDANG.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menagih tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih lewat Pilkada yang memiliki tanggung jawab politik pada pelayanan masyarakat serta pada ASN di bawah kendalinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Rian Ernest terkait polemik anggaran Pemprov DKI Jakarta yang disebut olehnya ada indikasi berhubungan dengan mundurnya dua kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami meminta pada Gubernur Anies untuk mengambil tanggung jawab sebagai kepala daerah, bukan menyalahkan anak buahnya. Kami menyesalkan adanya peristiwa dua kepala dinas mundur dari jabatannya," ucap Rian di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Rian menyarankan terkait dengan anggaran yang beberapa kali ditemukan kejanggalan tersebut, seharusnya Anies memaksimalkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya hingga 66 orang itu untuk membantu memeriksa kembali dokumen penganggaran yang disusun.

"Dugaan kami mungkin ini tidak dilakukan mereka, sehingga akhirnya polemik-polemik yang kita dengarkan beberapa hari ini misalkan lem aibon Rp82,8 miliar dan sebagainya," tuturnya.

Terkait dengan mundurnya dua pejabat Eselon II DKI Jakarta yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada pekan lalu, Rian mengatakan bisa diantisipasi jika Pemprov sudah terbuka sejak awal proses penganggaran di dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada publik.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran, agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan di akhir penetapan," kata Rian.

Rian meyakini, transparansi anggaran justru bisa membantu para ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menyusun anggaran, terutama yang bekerja dengan sungguh-sungguh demi melayani masyarakat.

"PSI juga yakin dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu melindungi ASN yang bekerja dengan sungguh-sungguh di DKI agar tidak lagi menjadi kambing hitam (korban kesalahan)," ujar Rian.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaedi serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mundur dari jabatannya pada pekan lalu di tengah polemik pembahasan KUA-PPAS 2020.

Polemik itu misalnya adanya usulan pembelian lem aibon senilai Rp82,8 miliar, pulpen Rp123 miliar, jasa influencer untuk biaya pariwisata dan kebudayaan Rp5 miliar dan sebagainya.

SHARE