CARAPANDANG -Â Reshuffle kembali dilakukan pekan ini. Tak hanya perkara reshuffle yang menarik perhatian, foto Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan para ketua umum partai koalisi pemerintahan yang sedang berjalan beriringan pun menjadi perbincangan.
Pergantian personel kabinet pun menjadi bidikan perhatian. Mulai dari perihal bagi-bagi kekuasaan, hingga telah tepatkah menempatkan SDM di posisi tersebut.
Apakah demokrasi di Indonesia telah menjadi oligarki? Apakah suara rakyat pun dibutuhkan untuk pemilu, ataupun teramplifikasi, diayun ke kanan-kiri sesuai kepentingan oligarki? Tentu setiap dari kita punya jawaban masing-masing.
Yang jelas dalam tataran ideal dan harapan, para pejabat publik, politikus, diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Telah selesai dengan dirinya sendiri dan mendarmabaktikan karya untuk khalayak luas.
Salah satu poin yang kerap diperbincangkan dalam pengisian personel kabinet yakni berapa banyak untuk kalangan profesional, berapa banyak untuk kalangan politikus. Zaken kabinet pun menjadi istilah yang kerap diputar tiap kali awal semula akan menyusun kabinet ataupun jika terjadi reshuffle.
Namun, pertanyaannya benarkah kalangan profesional telah selesai dengan dirinya sendiri, serta menggunakan seluruh keahliannya untuk berdarma bakti bagi masyarakat dan negara? Atau jangan-jangan menteri dari kalangan profesional pun, 11, 12 saja dengan menteri dari kalangan partai politik yang mencari rente.
Tentu bukan berarti baik itu menteri dari kalangan partai politik ataupun profesional merupakan pencari rente, saya percaya ada orang-orang yang dengan berkukuh hati untuk bekerja sepenuh hati. Adapun para pencari rente, secara hukum positif telah dibuktikan dengan menjadi tahanan dan terbukti bersalah melalui proses pengadilan.
Popularitas, membonceng jabatan yang sedang diemban, menteri dari kalangan profesional pun dapat bertaut dengan quote klasik sekaligus universal, dan everlasting dari Harold Lasswell yakni politik adalah Who Gets What, When, How.
Bukannya menuduh, tapi godaan Who Gets What, When, How di posisi menteri dapat menerpa siapa saja. Maka merupakan tugas publik untuk menajamkan skeptisme dan daya kritis terhadap para pejabat publik tersebut.Â
Pergantian personel kabinet pun menjadi bidikan perhatian. Mulai dari perihal bagi-bagi kekuasaan, hingga telah tepatkah menempatkan SDM di posisi tersebut.
Apakah demokrasi di Indonesia telah menjadi oligarki? Apakah suara rakyat pun dibutuhkan untuk pemilu, ataupun teramplifikasi, diayun ke kanan-kiri sesuai kepentingan oligarki? Tentu setiap dari kita punya jawaban masing-masing.
Yang jelas dalam tataran ideal dan harapan, para pejabat publik, politikus, diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Telah selesai dengan dirinya sendiri dan mendarmabaktikan karya untuk khalayak luas.
Salah satu poin yang kerap diperbincangkan dalam pengisian personel kabinet yakni berapa banyak untuk kalangan profesional, berapa banyak untuk kalangan politikus. Zaken kabinet pun menjadi istilah yang kerap diputar tiap kali awal semula akan menyusun kabinet ataupun jika terjadi reshuffle.
Namun, pertanyaannya benarkah kalangan profesional telah selesai dengan dirinya sendiri, serta menggunakan seluruh keahliannya untuk berdarma bakti bagi masyarakat dan negara? Atau jangan-jangan menteri dari kalangan profesional pun, 11, 12 saja dengan menteri dari kalangan partai politik yang mencari rente.
Tentu bukan berarti baik itu menteri dari kalangan partai politik ataupun profesional merupakan pencari rente, saya percaya ada orang-orang yang dengan berkukuh hati untuk bekerja sepenuh hati. Adapun para pencari rente, secara hukum positif telah dibuktikan dengan menjadi tahanan dan terbukti bersalah melalui proses pengadilan.
Popularitas, membonceng jabatan yang sedang diemban, menteri dari kalangan profesional pun dapat bertaut dengan quote klasik sekaligus universal, dan everlasting dari Harold Lasswell yakni politik adalah Who Gets What, When, How.
Bukannya menuduh, tapi godaan Who Gets What, When, How di posisi menteri dapat menerpa siapa saja. Maka merupakan tugas publik untuk menajamkan skeptisme dan daya kritis terhadap para pejabat publik tersebut.Â
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
