CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada tahun 2020 sebesar Rp76 miliar.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, di Tanjungpinang, Kamis (12/9/2019), mengatakan, anggaran pilkada disiapkan pada tahun 2020 berdasarkan usulan KPU Kepri.
Sementara untuk tahapan pilkada yang mulai dilaksanakan Oktober 2019, kata dia menggunakan anggaran perubahan yang nilainya relatif kecil. Anggaran yang dibutuhkan tahun ini hanya untuk kegiatan serimonial yang dilaksanakan KPU Kepri.
"Tadi kami sudah membahas soal itu dengan KPU Kepri," katanya.
Isdianto mengatakan pengalokasian anggaran pilkada juga disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jika ada perubahan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Kami berharap KPU Kepri juga berhemat dalam memaksa akan setiap tahapan pilkada," ucapnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kepri Widiyono Agung, mengatakan, anggaran pilkada yang diusulkan sebelum rapat kerja nasional Rp76 miliar. Namun perlu direvisi, karena banyak kegiatan yang belum diakomodir sehingga kebutuhan pilkada minimal Rp91 miliar.
Hampir 60 persen anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar petugas dari lembaga adhock yang dibentuk KPU Kepri.
"Setelah rapat kerja nasional, kami baru mengetahui ada banyak kegiatan yang belum dimasukkan," katanya.
Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, di Tanjungpinang, Kamis (12/9/2019), mengatakan, anggaran pilkada disiapkan pada tahun 2020 berdasarkan usulan KPU Kepri.
Sementara untuk tahapan pilkada yang mulai dilaksanakan Oktober 2019, kata dia menggunakan anggaran perubahan yang nilainya relatif kecil. Anggaran yang dibutuhkan tahun ini hanya untuk kegiatan serimonial yang dilaksanakan KPU Kepri.
"Tadi kami sudah membahas soal itu dengan KPU Kepri," katanya.
Isdianto mengatakan pengalokasian anggaran pilkada juga disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jika ada perubahan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Kami berharap KPU Kepri juga berhemat dalam memaksa akan setiap tahapan pilkada," ucapnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Kepri Widiyono Agung, mengatakan, anggaran pilkada yang diusulkan sebelum rapat kerja nasional Rp76 miliar. Namun perlu direvisi, karena banyak kegiatan yang belum diakomodir sehingga kebutuhan pilkada minimal Rp91 miliar.
Hampir 60 persen anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar petugas dari lembaga adhock yang dibentuk KPU Kepri.
"Setelah rapat kerja nasional, kami baru mengetahui ada banyak kegiatan yang belum dimasukkan," katanya.
