CARAPANDANG.COM - Di saat curah hujan yang masih tinggi seperti saat ini petani harus mampu memanfaatkannya. Maka itu, petani harus mempercepat musim tanamnya untuk menyambut musim kemarau tahun 2020.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) dengan topik "Antisipasi Dampak Kekeringan Terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok" melalui konferensi virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Maka itu, meski saat ini sedang dihadapkan dengan serangan virus corona, petani Indonesia harus tetap bertanam, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan ketersediaan sarana prasarana pertanian baik yang berkaitan dengan bibit dan pupuk harus benar-benar ada dan harganya terjangkau.
"Percepatan musim tanam. Ini kita harus manfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. Harus dipastikan petani harus tetap berproduksi, harus tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.
Selain itu, untuk memberikan keringanan kepada petani di tengah pandemi seperti saat ini pemerintah sudah sudah menyiapkan stimulus ekonomi bagi petani. "Kemudian kemarin juga sudah dibicarakan mengenai stimulus ekonomi bagi petani. Ini nanti dipertajam lagi," tambah Presiden.
Pada kesempatan ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi 2,44 juta petani senilai Rp600 ribu agar bisa menanam di periode berikutnya. Insentif tersebut berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu yang terdiri dari Rp300 ribu bantuan tunai dan Rp300 ribu selanjutnya sarana prasarana produksi pertanian selama tiga bulan.
"Saya sudah menyinggung beberapa kali peringatan FAO mengenai krisis pangan dunia oleh sebab itu urusan berkaitan dengan musim kemarau harus benar-benar kita hitung benar-benar," tegas Presiden Jokowi.
Penyebabnya adalah BMKG memprediksi 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim kering tiga bulan ke depan akan mengalami musim kering yang lebih kering dari biasanya. "Oleh sebab itu antisipasi mitigasi harus benar-benar disiapkan sehingga stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu," tambah Presiden Jokowi.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin rapat terbatas (ratas) dengan topik "Antisipasi Dampak Kekeringan Terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok" melalui konferensi virtual yang diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Maka itu, meski saat ini sedang dihadapkan dengan serangan virus corona, petani Indonesia harus tetap bertanam, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan ketersediaan sarana prasarana pertanian baik yang berkaitan dengan bibit dan pupuk harus benar-benar ada dan harganya terjangkau.
"Percepatan musim tanam. Ini kita harus manfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. Harus dipastikan petani harus tetap berproduksi, harus tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.
Selain itu, untuk memberikan keringanan kepada petani di tengah pandemi seperti saat ini pemerintah sudah sudah menyiapkan stimulus ekonomi bagi petani. "Kemudian kemarin juga sudah dibicarakan mengenai stimulus ekonomi bagi petani. Ini nanti dipertajam lagi," tambah Presiden.
Pada kesempatan ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi 2,44 juta petani senilai Rp600 ribu agar bisa menanam di periode berikutnya. Insentif tersebut berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu yang terdiri dari Rp300 ribu bantuan tunai dan Rp300 ribu selanjutnya sarana prasarana produksi pertanian selama tiga bulan.
"Saya sudah menyinggung beberapa kali peringatan FAO mengenai krisis pangan dunia oleh sebab itu urusan berkaitan dengan musim kemarau harus benar-benar kita hitung benar-benar," tegas Presiden Jokowi.
Penyebabnya adalah BMKG memprediksi 30 persen wilayah-wilayah yang masuk zona musim kering tiga bulan ke depan akan mengalami musim kering yang lebih kering dari biasanya. "Oleh sebab itu antisipasi mitigasi harus benar-benar disiapkan sehingga stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu," tambah Presiden Jokowi.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
