CARAPANDANG.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mencatat hingga akhir Agustus 2020 Program Padat Karya Tunai (PKT) telah menyerap 402.449 tenaga kerja atau sekitar 62,98 persen dari target penerima manfaat sebanyak 638.990 orang.
"Untuk program Padat Karya Tunai sebesar Rp12,32 triliun dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Hingga tanggal 29 Agustus 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp7,16 triliun atau sekitar 58,14 persen dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sekitar 62,98 persen," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Dia menambahkan, belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.
Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.
Dari pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 sebesar Rp85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini telah terealisasi sebesar Rp41,17 triliun atau 48.13 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut setelah dilakukan realokasi anggaaran penanganan COVID-19 sebesar Rp.44,58 triliun dari pagu semula Rp120,2 triliun.
Dalam perjalanan, terdapat tambahan pagu sebesar Rp1,67 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, dan Kawasan Industri. Selain itu terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.
"Dari total Rp1,67 Triliun tersebut, kami alokasikan pagu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp1,362 triliun, Program Prioritas Nasional (seperti pengadaan tanah di KSPN dan pembangunan MCK di lingkungan Pesantren) Rp188 miliar, dan untuk mendukung pengembangan food estate di Kalteng dan kawasan industri sebesar Rp125 miliar," kata Basuki.
Menurut dia, tercatat hingga akhir Agustus tahun 2020, penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp85,70 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen.
Basuki juga melaporkan prognosis penyerapan keuangan terhadap DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp83,62 triliun atau 97,58 persen dari keseluruhan pagu Rp85,70 triliun. Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp2,08 triliun atau 2,42 persen terdiri atas belanja pegawai, sisa loan, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak bisa diserap.
Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut dialokasikan sesuai prioritas belanja untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp28,5 triliun, konektivitas sebesar Rp29,6 triliun, permukiman sebesar Rp16,7 triliun, perumahan sebesar Rp7,9 triliun, SIBB, BK, PI sebesar Rp2,9 triliun.
"Untuk program Padat Karya Tunai sebesar Rp12,32 triliun dengan target penerima manfaat sebesar 638.990 orang. Hingga tanggal 29 Agustus 2020, realisasi PKT telah mencapai Rp7,16 triliun atau sekitar 58,14 persen dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 402.449 orang atau sekitar 62,98 persen," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Dia menambahkan, belanja anggaran Kementerian PUPR diharapkan dapat berkontribusi langsung pada percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID-19, seperti mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.
Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah melalui Program Padat Karya Tunai (cash for work) yang dilaksanakan di 23.392 lokasi di seluruh Indonesia.
Dari pagu belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 sebesar Rp85,70 triliun, hingga akhir Agustus ini telah terealisasi sebesar Rp41,17 triliun atau 48.13 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut setelah dilakukan realokasi anggaaran penanganan COVID-19 sebesar Rp.44,58 triliun dari pagu semula Rp120,2 triliun.
Dalam perjalanan, terdapat tambahan pagu sebesar Rp1,67 triliun untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Program Prioritas Nasional, pengembangan food estate, dan Kawasan Industri. Selain itu terdapat tambahan pagu dari sumber luncuran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp84,02 triliun.
"Dari total Rp1,67 Triliun tersebut, kami alokasikan pagu untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp1,362 triliun, Program Prioritas Nasional (seperti pengadaan tanah di KSPN dan pembangunan MCK di lingkungan Pesantren) Rp188 miliar, dan untuk mendukung pengembangan food estate di Kalteng dan kawasan industri sebesar Rp125 miliar," kata Basuki.
Menurut dia, tercatat hingga akhir Agustus tahun 2020, penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 48,13 persen atau senilai Rp41,17 triliun dari total pagu TA 2020 sebesar Rp85,70 triliun. Sementara untuk progres fisik mencapai 48,15 persen.
Basuki juga melaporkan prognosis penyerapan keuangan terhadap DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp83,62 triliun atau 97,58 persen dari keseluruhan pagu Rp85,70 triliun. Perkiraan sisa anggaran sebesar Rp2,08 triliun atau 2,42 persen terdiri atas belanja pegawai, sisa loan, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak bisa diserap.
Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp85,70 triliun tersebut dialokasikan sesuai prioritas belanja untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp28,5 triliun, konektivitas sebesar Rp29,6 triliun, permukiman sebesar Rp16,7 triliun, perumahan sebesar Rp7,9 triliun, SIBB, BK, PI sebesar Rp2,9 triliun.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
