CARAPANDANG.COM – Fraksi Demokrat di DPR RI kembali merapat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislasi DPR.
"Fraksi Partai Demokrat DPR RI hadir kembali di pembahasan RUU Ciptaker untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Hinca Pandjaitan di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Ia mengatakan bahwa dinamika pembahasan RUU Ciptaker telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dengan persoalan ketenagakerjaan.
Menurut dia, banyak harapan masyarakat yang disampaikan kepada fraksinya untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan poin-poin krusial yang ada dalam RUU tersebut.
"Ada tiga anggota Fraksi Demokrat yang ditugaskan di Baleg DPR RI terkait dengan pembahasan RUU Ciptaker, yaitu Bambang Purwanto, Hinca I.P. Pandjaitan XIII, dan Benny K. Harman," ujarnya.
Hinca mengemukakan bahwa FPD memutuskan menarik diri dari Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker karena saat itu situasi COVID-19 yang masih menjadi perhatian semua pihak.
Menurut dia, saat itu fraksinya menginginkan agar semua pihak fokus pada penanganan dampak COVID-19 oleh Pemerintah, kader Demokrat, dan seluruh masyarakat.
"Seiring dengan berjalannya waktu, fokus penanganan COVID-19 berjalan terus meskipun belum efektif, baik dari sisi kesehatan maupun dampak ekonomi, dan FPD juga termasuk yang menyetujui pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk bekerja fokus menangani COVID-19," ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, dengan telah diterapkannya adaptasi kebiasaan baru di DPR RI, tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) DPR sudah berjalan dengan pembatasan tertentu menjalankan tiga fungsinya, termasuk fungsi legislasi.
Oleh karena itu, kata dia, menjadi kewajiban politik anggota DPR dari FPD untuk melaksanakan tupoksinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
"Fraksi Partai Demokrat DPR RI hadir kembali di pembahasan RUU Ciptaker untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Hinca Pandjaitan di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Ia mengatakan bahwa dinamika pembahasan RUU Ciptaker telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dengan persoalan ketenagakerjaan.
Menurut dia, banyak harapan masyarakat yang disampaikan kepada fraksinya untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan poin-poin krusial yang ada dalam RUU tersebut.
"Ada tiga anggota Fraksi Demokrat yang ditugaskan di Baleg DPR RI terkait dengan pembahasan RUU Ciptaker, yaitu Bambang Purwanto, Hinca I.P. Pandjaitan XIII, dan Benny K. Harman," ujarnya.
Hinca mengemukakan bahwa FPD memutuskan menarik diri dari Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker karena saat itu situasi COVID-19 yang masih menjadi perhatian semua pihak.
Menurut dia, saat itu fraksinya menginginkan agar semua pihak fokus pada penanganan dampak COVID-19 oleh Pemerintah, kader Demokrat, dan seluruh masyarakat.
"Seiring dengan berjalannya waktu, fokus penanganan COVID-19 berjalan terus meskipun belum efektif, baik dari sisi kesehatan maupun dampak ekonomi, dan FPD juga termasuk yang menyetujui pengesahan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk bekerja fokus menangani COVID-19," ujarnya.
Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, dengan telah diterapkannya adaptasi kebiasaan baru di DPR RI, tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) DPR sudah berjalan dengan pembatasan tertentu menjalankan tiga fungsinya, termasuk fungsi legislasi.
Oleh karena itu, kata dia, menjadi kewajiban politik anggota DPR dari FPD untuk melaksanakan tupoksinya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
.jpg "Kakek Perawat Cucu Cerebral Palsy Terima Bantuan Kemensos")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
