SHARE

Kunjungan kerja BAP DPD RI di Provinsi Jawa Barat.

CARAPANDANG.COM - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI sebagai alat kelengkapan dewan di DPD RI melakukan kunjungan kerja pengawasan terkait temuan BPK RI di Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11).

Acara tersebut dihadiri perwakilan 8 entitas yang menjadi objek pengawasan yakni Pemprov Jawa Barat, Pemda Bandung, Pemkab Bandung, Pemkab Cianjur, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Karawang, Pemkot Bandung dan Pemkot Cirebon. Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh BPKP Jawa Barat dan Kanwil Dirjen Pembendaharaan Prov. Jawa Barat dan Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Senator Asep Hidayat selaku tuan rumah menyampaikan “BAP DPD RI sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan konstitusi untuk menelaah dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara. Untuk itu hasil temuan yang terindikasi pada kerugian negara atau daerah perlu dilakukan pendampingan agar rekomendasi yang telah ditetapkan dapat semaksimal mungkin dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Senator yang akrab disapa Kang Asep ini mengingatkan Pemda untuk tidak terobsesi mengejar opini WTP, apalagi sampai ada permainan-permainan dengan oknum untuk mengejar WTP. "Ada hal yang lebih utama yakni berupaya semaksimal mungkin agar setiap rupiah anggara pemda dapat semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat,” harapnya. 

Sementara itu Anggelius Wake Wako, Anggota DPD RI asal NTT selaku pimpinan BAP DPD RI menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah meraih WTP yang sebelumnya WDP diantaranya Pemkot Bandung, sehingga dapat dijadikan contoh untuk pemda yang lainnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

SHARE