CARAPANDANG.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada Presiden dan jajaran pemerintah untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh WHO dalam pencegahan dan tindakan menghadapi virus corona.
Dan dia sangat meyayangkan hingga saat ini tidak ada himbuan dari presiden untuk meliburkan buruh. Dan jika nanti buruh diliburkan karena virus corona pihaknya berharap tidak ada pemotongan upah.
"WHO juga sudah minta kan kepada Presiden untuk menetapkan sebagai darurat nasional. Karena buruh sampai hari ini masih belum ada imbauan untuk diliburkan," ujarnya di Jakarta pada Senin (16/3).
Dia mengatakan buruh merupakan salah satu yang paling rentan terpapar virus corona. Sebab, jumlah mereka yang ribuan dan berkumpul di satu tempat di saat bersamaan.
Buruh yang berada di kawasan industri seperti Bekasi, Cikarang dan Purwakarta, dapat dengan mudah terpapar virus karena mereka datang, bekerja, dan pulang di saat bersamaan dalam jumlah yang banyak. "Tidak ada perlindungan apapun, karena itu kita minta pemerintah untuk menggratiskan masker dan hand sanitizer untuk melindungi mereka," kata dia.
Dia juga meminta agar industri menerapkan sistem shift atau giliran kerja untuk mengurangi risiko paparan dan memastikan produksi tetap berjalan. Yang penting, kata Said, jika sudah terkonfirmasi ada salah satu pekerja yang positif COVID-19 maka kegiatan pabrik harus dihentikan untuk memastikan tidak ada penularan ke orang lain.
"Jika di suatu daerah terjadi pandemi maka harus dikeluarkan KLB (kejadian luar biasa) dan pekerja diliburkan dua pekan dengan gaji serta tunjangan yang tidak dipotong serta kesejahteraan tidak dikurangi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah karena masifnya penyebaran COVID-19. Pemerintah, termasuk DKI Jakarta, memberlakukan berbagai langkah darurat untuk menekan penyebaran penyakit yang menyerang pernapasan tersebut termasuk salah satunya mengurangi operasi Transjakarta, MRT dan LRT untuk mendorong masyarakat berdiam di rumah.
Isolasi mandiri juga didorong untuk dilakukan warga dengan mengurangi kegiatan di luar rumah dan mendampingi anak-anak yang diliburkan dari sekolah akibat virus tersebut.
Dan dia sangat meyayangkan hingga saat ini tidak ada himbuan dari presiden untuk meliburkan buruh. Dan jika nanti buruh diliburkan karena virus corona pihaknya berharap tidak ada pemotongan upah.
"WHO juga sudah minta kan kepada Presiden untuk menetapkan sebagai darurat nasional. Karena buruh sampai hari ini masih belum ada imbauan untuk diliburkan," ujarnya di Jakarta pada Senin (16/3).
Dia mengatakan buruh merupakan salah satu yang paling rentan terpapar virus corona. Sebab, jumlah mereka yang ribuan dan berkumpul di satu tempat di saat bersamaan.
Buruh yang berada di kawasan industri seperti Bekasi, Cikarang dan Purwakarta, dapat dengan mudah terpapar virus karena mereka datang, bekerja, dan pulang di saat bersamaan dalam jumlah yang banyak. "Tidak ada perlindungan apapun, karena itu kita minta pemerintah untuk menggratiskan masker dan hand sanitizer untuk melindungi mereka," kata dia.
Dia juga meminta agar industri menerapkan sistem shift atau giliran kerja untuk mengurangi risiko paparan dan memastikan produksi tetap berjalan. Yang penting, kata Said, jika sudah terkonfirmasi ada salah satu pekerja yang positif COVID-19 maka kegiatan pabrik harus dihentikan untuk memastikan tidak ada penularan ke orang lain.
"Jika di suatu daerah terjadi pandemi maka harus dikeluarkan KLB (kejadian luar biasa) dan pekerja diliburkan dua pekan dengan gaji serta tunjangan yang tidak dipotong serta kesejahteraan tidak dikurangi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah karena masifnya penyebaran COVID-19. Pemerintah, termasuk DKI Jakarta, memberlakukan berbagai langkah darurat untuk menekan penyebaran penyakit yang menyerang pernapasan tersebut termasuk salah satunya mengurangi operasi Transjakarta, MRT dan LRT untuk mendorong masyarakat berdiam di rumah.
Isolasi mandiri juga didorong untuk dilakukan warga dengan mengurangi kegiatan di luar rumah dan mendampingi anak-anak yang diliburkan dari sekolah akibat virus tersebut.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
