CARAPANDANG.COM - Indonesia saat ini tidak dalam kondisi perang atau akan berperang. Maka itu, pemerintah tidak akan melaksanakan wajib militer bagi rakyatnya.
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Menurutnya yang paling mendesak saat ini adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara. Dia beralasan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.
Lebih lanjut Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menuturkan Pancasila menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia. "Bagaimana 'mindset' kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," imbuhnya.
Dia mengingatkan kepada siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila lebih baik keluar dari Indonesia. "Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," ucapnya.
Seperti diketahui wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut. Usulan itu disampaikan usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Menurutnya yang paling mendesak saat ini adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara. Dia beralasan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.
Lebih lanjut Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menuturkan Pancasila menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia. "Bagaimana 'mindset' kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," imbuhnya.
Dia mengingatkan kepada siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila lebih baik keluar dari Indonesia. "Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," ucapnya.
Seperti diketahui wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut. Usulan itu disampaikan usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
.jpg "Semi Final Wilayah Barat, Timberwolves Kalahkan Nuggets (1-0)")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
.jpg "Timnas U-17 Wanita Siap Berlaga di AFC U-17 Women's Asian Cup")
