CARAPANDANG.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menyiapkan Rp 1,4 triliun sebagai anggaran Pandemic Respons untuk mengatasi wabah corona. Ganjar menargetkan dalam minggu ini keputusan bisa diketok DPRD Jateng karena beberapa skenario penanganan telah disiapkan.
"Setelah kami kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar
Dana itu sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi. Ganjar menjelaskan, jaring pengaman itu sifatnya ada yang berupa langsung di konsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin. Ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.
Sebagai satu contoh, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warha selama pandemi Corona.
"Kami sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kami minta untuk membicarakan secara detail dan kami sudah punya rancangannya," katanya.
Anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu juga masih bisa bertambah dengan back up anggaran dari APBD kabupaten/kota. Menurut Ganjar, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk Pandemic Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kami akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan," katanya.
Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
"Kelompok yang perlu kita perhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota," kata Ganjar.
Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar adalah dana desa. Melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa. Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak, Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Untuk itu, dalam Minggu depan, pihaknya bakal menyodorkan skenario tersebut ke dewan.
"Target, Minggu depan. Maka kami akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala," pungkasnya.
"Setelah kami kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar
Dana itu sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi. Ganjar menjelaskan, jaring pengaman itu sifatnya ada yang berupa langsung di konsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin. Ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.
Sebagai satu contoh, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warha selama pandemi Corona.
"Kami sedang menyiapkan seluruh skenario yang ada di Jawa Tengah terus kami minta untuk membicarakan secara detail dan kami sudah punya rancangannya," katanya.
Anggaran Rp 1,4 triliun dari Pemprov Jateng itu juga masih bisa bertambah dengan back up anggaran dari APBD kabupaten/kota. Menurut Ganjar, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk Pandemic Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (kabupaten dan kota). Kami akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan," katanya.
Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
"Kelompok yang perlu kita perhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota," kata Ganjar.
Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar adalah dana desa. Melalui program padat karya yang bersumber dari dana desa. Jika seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak, Ganjar berharap mampu menekan persebaran penularan COVID-19 di Jawa Tengah. Untuk itu, dalam Minggu depan, pihaknya bakal menyodorkan skenario tersebut ke dewan.
"Target, Minggu depan. Maka kami akan laporkan ke DPRD dulu. Lebih cepat itu menjadi penting, percepatan menjadi penting agar kita bisa kembali bekerja seperti sedia kala," pungkasnya.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpeg "WhatsApp Uji Coba Notifikasi pada Status")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
