CARAPANDANG.COM - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan hampir menyelesaikan target penanganan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) seluas 549 hektare sejak 2015 hingga 2019.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkot Banjarmasin Ahmad Fanani Saefuddin di Banjarmasin, Senin (11/11/2019), mengungkapkan pada awal 2019 sisa penanganan kawasan kumuh yang masuk Program Kotaku tinggal 117 hektare.
"Target pada Desember 2019 ini akan 'dinol-persenkan'," ujarnya.
Menurut dia, target penanganan kawasan kumuh sesuai SK Wali Kota Banjarmasin pada 2015 untuk Program Kotaku hingga 2019 berjalan dengan baik, bahkan terbilang cepat.
Ia mengatakan pemerintah pusat membantu dalam pemberian dana untuk Program Kotaku, bahkan lebih besar dari yang dikeluarkan APBD kota setempat.
Dia mengatakan pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp19 miliar lebih untuk membantu ibu kota provinsi setempat itu dalam menangani kawasan kumuh.
"Sementara untuk APBD kota hanya sekitar Rp9 miliar, tentunya ini sesuai kemampuan daerah," katanya.
Namun demikian, tutur Ahmad Fanani, Program Kotaku di daerah itu dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak, termasuk titik kawasan kumuh yang disebut dalam SK wali kota.
"Banyak perbaikan infrastruktur dilakukan, seperti membangun jalan, sanitasi, jembatan, siring juga fasilitas kebersihan," ujarnya.
Dia mengatakan Program Kotaku hendaknya kembali digalakkan untuk tahun selanjutnya, di mana pemerintah kota akan kembali memetakan kawasan kumuh yang perlu ditangani.
"Yang pasti titik yang bisa dibuat petanya sebagai kawasan kumuh itu tidak melanggar ketentuan, kalau kawasan pemukiman di bantaran sungai, tidak masuklah," ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkot Banjarmasin Ahmad Fanani Saefuddin di Banjarmasin, Senin (11/11/2019), mengungkapkan pada awal 2019 sisa penanganan kawasan kumuh yang masuk Program Kotaku tinggal 117 hektare.
"Target pada Desember 2019 ini akan 'dinol-persenkan'," ujarnya.
Menurut dia, target penanganan kawasan kumuh sesuai SK Wali Kota Banjarmasin pada 2015 untuk Program Kotaku hingga 2019 berjalan dengan baik, bahkan terbilang cepat.
Ia mengatakan pemerintah pusat membantu dalam pemberian dana untuk Program Kotaku, bahkan lebih besar dari yang dikeluarkan APBD kota setempat.
Dia mengatakan pemerintah pusat mengucurkan anggaran Rp19 miliar lebih untuk membantu ibu kota provinsi setempat itu dalam menangani kawasan kumuh.
"Sementara untuk APBD kota hanya sekitar Rp9 miliar, tentunya ini sesuai kemampuan daerah," katanya.
Namun demikian, tutur Ahmad Fanani, Program Kotaku di daerah itu dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan semua pihak, termasuk titik kawasan kumuh yang disebut dalam SK wali kota.
"Banyak perbaikan infrastruktur dilakukan, seperti membangun jalan, sanitasi, jembatan, siring juga fasilitas kebersihan," ujarnya.
Dia mengatakan Program Kotaku hendaknya kembali digalakkan untuk tahun selanjutnya, di mana pemerintah kota akan kembali memetakan kawasan kumuh yang perlu ditangani.
"Yang pasti titik yang bisa dibuat petanya sebagai kawasan kumuh itu tidak melanggar ketentuan, kalau kawasan pemukiman di bantaran sungai, tidak masuklah," ujarnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
