CARAPANDANG.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengupayakan suntikan dana operasional untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan SMA dan SMK di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba di Manokwari, Jumat (15/11/2019), mengutarakan pihaknya saat ini sedang mendorong pengalokasian anggaran dalam APBD melalui skema Biasa Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
"Selama ini SMA dan SMK di Papua Barat hanya mendapat BOS yang dikucurkan pemerintah pusat. Dari sisi pemanfaatan sangat terbatas sehingga belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan sekolah," katanya.
Melalui BOSDA Barnabas berharap sekolah lebih maksimal dalam menyiapkan anak-anak didik menjadi sumber daya manusia (SDM) yang handal dan siap bersaing.
"Untuk daerah-daerah tertinggal baik di pedalaman maupun pesisir akan sulit berkembang jika hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat. Melalui BOSDA mudah-mudahan ada perkembangan yang signifikan," kata Barnabas lagi.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data yang akan menjadi acuan dalam penyaluran dana tersebut. BOSDA akan diberikan secara proporsional sesuai kondisi wilayah serta sekolah.
"Tingkat kemahalan setiap daerah ini beda-beda, ini akan menjadi acuan. Tentu yang juga penting adalah Dapodik (data pokok pendidikan) seperti jumlah siswa, guru, dan lain-lain," ujarnya lagi.
Barnabas berharap, mulai tahun 2020 BOSDA Papua Barat sudah bisa terealisasi.
"Di Papua Barat kita punya sekitar 53 SMK dan 121 SMA. Mudah-mudahan tahun depan BOSDA sudah bisa kami laksanakan," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba di Manokwari, Jumat (15/11/2019), mengutarakan pihaknya saat ini sedang mendorong pengalokasian anggaran dalam APBD melalui skema Biasa Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
"Selama ini SMA dan SMK di Papua Barat hanya mendapat BOS yang dikucurkan pemerintah pusat. Dari sisi pemanfaatan sangat terbatas sehingga belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan sekolah," katanya.
Melalui BOSDA Barnabas berharap sekolah lebih maksimal dalam menyiapkan anak-anak didik menjadi sumber daya manusia (SDM) yang handal dan siap bersaing.
"Untuk daerah-daerah tertinggal baik di pedalaman maupun pesisir akan sulit berkembang jika hanya mengandalkan dana BOS dari pemerintah pusat. Melalui BOSDA mudah-mudahan ada perkembangan yang signifikan," kata Barnabas lagi.
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data yang akan menjadi acuan dalam penyaluran dana tersebut. BOSDA akan diberikan secara proporsional sesuai kondisi wilayah serta sekolah.
"Tingkat kemahalan setiap daerah ini beda-beda, ini akan menjadi acuan. Tentu yang juga penting adalah Dapodik (data pokok pendidikan) seperti jumlah siswa, guru, dan lain-lain," ujarnya lagi.
Barnabas berharap, mulai tahun 2020 BOSDA Papua Barat sudah bisa terealisasi.
"Di Papua Barat kita punya sekitar 53 SMK dan 121 SMA. Mudah-mudahan tahun depan BOSDA sudah bisa kami laksanakan," katanya.
