CARAPANDANG.COM - Tokoh masyarakat Papua di Kabupaten Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin berharap semua pihak harus menghormati proses hukum sengketa Pilpres 2019 yang tengah berlangsung di MK. Langkah ini harus ditempuh agar tidak memicu terjadi konflik antarkelompok pendukung kedua pasangan capres-cawapres, apalagi jika sampai menjalar ke daerah.
"Mari kita hormati proses hukum yang sekarang sedang berlangsung di MK. Jangan lagi ada demonstrasi apalagi tindakan anarkis seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu di Jakarta sampai menimbulkan korban jiwa," kata Yopi Kilangin dilansir Antara, Senin (17/6).
Dia menyadari, kontestasi Pilpres 2019 yang diikuti oleh dua paslon ini telah membuat polarisasi masyarakat Indonesia semakin tajam. Persaingan tajam antarkedua kubu hingga massa pendukung kedua kubu tersebut tidak bisa terelakan. Sampai-sampai menjurus kepada hal-hal negatif. Ini tidak hanya terjadi di media sosial tetapi juga dalam kehidupan realita masyarakat di berbagai tempat.
"Sedari awal memang ini sangat riskan. Masa kampanye yang sangat lama sampai delapan bulan itu juga membuat persaingan makin panas, bahkan massa kedua kubu saling berhadap-hadapan, saling caci maki di media sosial. Benih-benih konflik itu tumbuh dari awal sampai berakhirnya Pilpres bahkan sampai sekarang. Jadi, tidak heran kalau kondisi kita sekarang seperti itu," jelas Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 ini.
Lebih lanjut dirinya menyambut positif langkah hukum yang ditempuh pasangan Prabowo-Sandiaga yang membawa persoalan Pilpres 2019 ke ranah MK. Namun Yopi tidak yakin massa pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandiaga seluruhnya bisa menerima keputusan untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 melalui jalur konstitusional tersebut.
"Penggemar dan pendukung itu punya reaksi bermacam-macam, ada yang menerima untuk membawa masalah ini ke MK, tapi pasti ada pihak yang tidak menerima solusi seperti itu, apalagi bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang hanya mendopleng," ujarnya.
Dia menegaskan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menginginkan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai dan tertib tanpa ada lagi kerusuhan dan konflik. "Masyarakat Indonesia, terutama kami yang ada di Papua tidak menghendaki ada keributan lagi seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu karena kalau ada keributan seperti itu maka sudah pasti berimbas pada perekonomian. Orang-orang tidak bisa beraktivitas, semua jadi lumpuh," kata Yohanes yang kini duduk sebagai anggota DPRD Mimika itu.
"Mari kita hormati proses hukum yang sekarang sedang berlangsung di MK. Jangan lagi ada demonstrasi apalagi tindakan anarkis seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu di Jakarta sampai menimbulkan korban jiwa," kata Yopi Kilangin dilansir Antara, Senin (17/6).
Dia menyadari, kontestasi Pilpres 2019 yang diikuti oleh dua paslon ini telah membuat polarisasi masyarakat Indonesia semakin tajam. Persaingan tajam antarkedua kubu hingga massa pendukung kedua kubu tersebut tidak bisa terelakan. Sampai-sampai menjurus kepada hal-hal negatif. Ini tidak hanya terjadi di media sosial tetapi juga dalam kehidupan realita masyarakat di berbagai tempat.
"Sedari awal memang ini sangat riskan. Masa kampanye yang sangat lama sampai delapan bulan itu juga membuat persaingan makin panas, bahkan massa kedua kubu saling berhadap-hadapan, saling caci maki di media sosial. Benih-benih konflik itu tumbuh dari awal sampai berakhirnya Pilpres bahkan sampai sekarang. Jadi, tidak heran kalau kondisi kita sekarang seperti itu," jelas Mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009 ini.
Lebih lanjut dirinya menyambut positif langkah hukum yang ditempuh pasangan Prabowo-Sandiaga yang membawa persoalan Pilpres 2019 ke ranah MK. Namun Yopi tidak yakin massa pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandiaga seluruhnya bisa menerima keputusan untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 melalui jalur konstitusional tersebut.
"Penggemar dan pendukung itu punya reaksi bermacam-macam, ada yang menerima untuk membawa masalah ini ke MK, tapi pasti ada pihak yang tidak menerima solusi seperti itu, apalagi bagi kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang hanya mendopleng," ujarnya.
Dia menegaskan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menginginkan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai dan tertib tanpa ada lagi kerusuhan dan konflik. "Masyarakat Indonesia, terutama kami yang ada di Papua tidak menghendaki ada keributan lagi seperti yang terjadi pada 21-22 Mei lalu karena kalau ada keributan seperti itu maka sudah pasti berimbas pada perekonomian. Orang-orang tidak bisa beraktivitas, semua jadi lumpuh," kata Yohanes yang kini duduk sebagai anggota DPRD Mimika itu.
.jpg "Megawati Pimpin Rakor PDIP Persiapan Hadapi Pilkada Serentak 2024")
.jpg "Arah PDIP Setelah Prabowo Jadi Presiden")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
