CARAPANDANG.COM -Â Di tengah pandemi Covid-19, Pilkada 2020 akan tetap digelar pada bulan Desember. Dan tahapannya akan kembali dimulai pada awal Juli tahun 2020.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq berharap aktivitas dalam tahapan Pilkada ini tidak memicu terjadinya klaster baru dalam penyebaran Covid-19.Â
"Jangan sampai ada klaster pilkada dalam penyebaran COVID-19," katanya saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.
Pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu FISIP Unsoed ini mengatakan hal itu terkait dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan kembali tahapan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 6 Juni setelah sempat tertunda akibat pandemi.Â
Dia sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar tahapan pilkada serentak tersebut ditunda hingga berakhirnya pandemi ini. Menurutnya saran tersebut benar agar tidak muncul klaster baru.Â
"Kalau pandangan saya, pandemi ini kan belum berakhir. Apa yang dikatakan Menkes itu betul. Bahkan, kalau kita lihat trennya di tingkat nasional cenderung naik," katanya.
Sebaiknya, menurutnya KPU lebih mengutamakan untuk mementingkan keselamatan jiwa. Maka itu, dia menyarankan agar tahapan pilkada tersebut ditunda lebih dahulu.
"Artinya, tidak ada sesuatu yang mendesak dan kemudian harus tetap dilaksanakan. Tidak ada alasan yang kemudian membuat itu tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Apalagi dari sisi regulasi memungkinkan untuk ditunda lagi saat situasi memang belum aman," jelasnya.
Ia mengatakan jika tahapan pilkada kembali dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2020 itu merupakan keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Selain itu, kata dia, harus dilihat bahwa situasi saat sekarang memang sedang tidak dalam kondisi normal sehingga hal itu harus dipertimbangkan oleh KPU.
"Jangan sampai nanti ada klaster pilkada (dalam penyebaran COVID-19). Apalagi sudah ada beberapa opsi penundaan pilkada hingga Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021, sehingga bisa dipilih yang paling aman bagi semua 'stakeholder' pilkada," katanya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Ahmad Sabiq berharap aktivitas dalam tahapan Pilkada ini tidak memicu terjadinya klaster baru dalam penyebaran Covid-19.Â
"Jangan sampai ada klaster pilkada dalam penyebaran COVID-19," katanya saat dihubungi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.
Pengampu mata kuliah Teori Partai Politik dan Sistem Pemilu FISIP Unsoed ini mengatakan hal itu terkait dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan kembali tahapan Pilkada Serentak 2020 pada tanggal 6 Juni setelah sempat tertunda akibat pandemi.Â
Dia sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar tahapan pilkada serentak tersebut ditunda hingga berakhirnya pandemi ini. Menurutnya saran tersebut benar agar tidak muncul klaster baru.Â
"Kalau pandangan saya, pandemi ini kan belum berakhir. Apa yang dikatakan Menkes itu betul. Bahkan, kalau kita lihat trennya di tingkat nasional cenderung naik," katanya.
Sebaiknya, menurutnya KPU lebih mengutamakan untuk mementingkan keselamatan jiwa. Maka itu, dia menyarankan agar tahapan pilkada tersebut ditunda lebih dahulu.
"Artinya, tidak ada sesuatu yang mendesak dan kemudian harus tetap dilaksanakan. Tidak ada alasan yang kemudian membuat itu tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Apalagi dari sisi regulasi memungkinkan untuk ditunda lagi saat situasi memang belum aman," jelasnya.
Ia mengatakan jika tahapan pilkada kembali dilanjutkan pada tanggal 6 Juni 2020 itu merupakan keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Selain itu, kata dia, harus dilihat bahwa situasi saat sekarang memang sedang tidak dalam kondisi normal sehingga hal itu harus dipertimbangkan oleh KPU.
"Jangan sampai nanti ada klaster pilkada (dalam penyebaran COVID-19). Apalagi sudah ada beberapa opsi penundaan pilkada hingga Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021, sehingga bisa dipilih yang paling aman bagi semua 'stakeholder' pilkada," katanya.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
