CARAPANDANG - Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak serta mencegah stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada 2022 sebesar 21,6 persen. Untuk mencapai target 14 persen, maka pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan prevalensi stunting 3,8 persen per tahunnya hingga 2024.
Sejumlah program digulirkan, antara lain, pemenuhan alat ultrasonography (USG) dan antropometri atau alat timbang bayi digital terstandar di tiap puskesmas dan posyandu di daerah, pelatihan bagi SDM Kesehatan, pengoptimalan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Penguatan dan pembinaan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan terjadinya insiden kasus stunting.
Selanjutnya untuk intervensi spesifik adalah pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, edukasi tentang pentingnya imunisasi dan ASI Eksklusif yang belum adekuat. Sementara itu, diperlukan kolaborasi tidak hanya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melainkan juga instansi lain dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan air minum dan akses sanitasi yang layak.
Pemanfaatan USG untuk membantu pemeriksaan kehamilan para ibu dan bayi di kandungannya di puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan masyarakat (fasyankes) lainnya sebagai upaya deteksi dini. Intervensi spesifik tersebut meliputi intervensi yang dilakukan sebelum lahir dan setelah lahir. Intervensi spesifik sebelum lahir dilakukan pada remaja putri dan ibu hamil dan setelah lahir pada balita.
Hal tersebut amat penting, mengingat deteksi dini adanya stunting harus dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Tumbuh kembang anak bisa dipantau sejak dini dengan rutin ke puskesmas, posyandu, atau faskes terdekat. Memperbaiki pola hidup dan asupan gizi ibu sebelum menikah dan hamil juga menjadi perhatian sebagai sebuah satu rangkaian pencegahan kematian ibu melahirkan-anak dan stunting.
Program pemenuhan alat kesehatan (alkes) ini, mendapatkan atensi khusus dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Saat kunjungan kerja ke Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), Presiden Jokowi ingin memastikan ketersedian USG di fasilitas layanan kesehatan tersebut.
“Kita harapkan nanti semuanya memiliki USG sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting,” ujar Presiden Jokowi.
Selain mendistribusikan alat USG, pemerintah memberikan alat timbang bayi ke posyandu di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya alat timbang bayi digital ini maka pertumbuhan bayi di Indonesia dapat terpantau. Potensi stunting bisa dideteksi sejak dini.
“Ada 300 ribu timbangan yang sudah kita berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan sehingga juga cek berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki,” tutur Presiden.
Seperti dilaporkan Kemenkes RI pada awal Januari 2023, sepanjang 2022, sebanyak 66,7 persen puskesmas atau sebanyak 6.886 puskesmas telah menerima alat USG. Kemudian pada 2023 ditargetkan 1.943 puskesmas mendapatkan bantuan alat USG. Selanjutnya pada tahun 2024, sebanyak 1.492 puskesmas ditargetkan dapat terpenuhi kebutuhan alat USG.
Untuk alat antropometri, Kemenkes menyatakan total kebutuhan untuk diberikan kepada seluruh posyandu di Indonesia mencapai 313.737 dari total 303.416 posyandu. Pemenuhan alat ukur timbang bayi tersebut dilakukan oleh Kemenkes secara bertahap. Pada 2019 tercatat 25.177 puskesmas memiliki antropometri kit, pada 2020 sebanyak 1.823 posyandu, tahun 2021 sebanyak 16.936 posyandu, tahun 2022 berjumlah 34.256 posyandu, tahun 2023 ditargetkan 127.033 posyandu, dan 2024 ditargetkan mencapai 81.512 posyandu memiliki antropometri. Dengan demikian target pemberian antopometri terpenuhi di tahun ini.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, antropometri sebelumnya diberikan ke puskesmas tetapi dalam dua tahun terakhir didistribusikan ke posyandu karena sangat bermanfaat dalam mencegah stunting.
Pencegahan stunting juga sangat bergantung pada kondisi ibu saat hamil. Menurut Menkes Budi, untuk mengetahui kesehatan bayi dalam kandungan diperlukan USG. Sebelumnya, hanya ada dua ribu USG dari 10 ribu puskesmas yang membutuhkannya. Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Kesehatan mendistribusikan 10 ribu USG ke seluruh puskesmas.
“Saya telah melakukan pengecekan ke sejumlah puskesmas di berbagai wilayah, ternyata USG sudah dipakai. Jadi, saya senang sekali program kita sudah berjalan,” ucapnya.
Sejauh ini terdapat 14 provinsi prioritas yang mendapatkan intervensi khusus penanganan stunting dari pemerintah pusat. Program ini merupakan keroyokan dari sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, universitas hingga para kader posyandu di desa-desa. dilansir indonesia.go.id
Sejumlah program digulirkan, antara lain, pemenuhan alat ultrasonography (USG) dan antropometri atau alat timbang bayi digital terstandar di tiap puskesmas dan posyandu di daerah, pelatihan bagi SDM Kesehatan, pengoptimalan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Penguatan dan pembinaan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pencegahan terjadinya insiden kasus stunting.
Selanjutnya untuk intervensi spesifik adalah pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, edukasi tentang pentingnya imunisasi dan ASI Eksklusif yang belum adekuat. Sementara itu, diperlukan kolaborasi tidak hanya dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melainkan juga instansi lain dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan air minum dan akses sanitasi yang layak.
Pemanfaatan USG untuk membantu pemeriksaan kehamilan para ibu dan bayi di kandungannya di puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan masyarakat (fasyankes) lainnya sebagai upaya deteksi dini. Intervensi spesifik tersebut meliputi intervensi yang dilakukan sebelum lahir dan setelah lahir. Intervensi spesifik sebelum lahir dilakukan pada remaja putri dan ibu hamil dan setelah lahir pada balita.
Hal tersebut amat penting, mengingat deteksi dini adanya stunting harus dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Tumbuh kembang anak bisa dipantau sejak dini dengan rutin ke puskesmas, posyandu, atau faskes terdekat. Memperbaiki pola hidup dan asupan gizi ibu sebelum menikah dan hamil juga menjadi perhatian sebagai sebuah satu rangkaian pencegahan kematian ibu melahirkan-anak dan stunting.
Program pemenuhan alat kesehatan (alkes) ini, mendapatkan atensi khusus dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Saat kunjungan kerja ke Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024), Presiden Jokowi ingin memastikan ketersedian USG di fasilitas layanan kesehatan tersebut.
“Kita harapkan nanti semuanya memiliki USG sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting,” ujar Presiden Jokowi.
Selain mendistribusikan alat USG, pemerintah memberikan alat timbang bayi ke posyandu di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya alat timbang bayi digital ini maka pertumbuhan bayi di Indonesia dapat terpantau. Potensi stunting bisa dideteksi sejak dini.
“Ada 300 ribu timbangan yang sudah kita berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan sehingga juga cek berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki,” tutur Presiden.
Seperti dilaporkan Kemenkes RI pada awal Januari 2023, sepanjang 2022, sebanyak 66,7 persen puskesmas atau sebanyak 6.886 puskesmas telah menerima alat USG. Kemudian pada 2023 ditargetkan 1.943 puskesmas mendapatkan bantuan alat USG. Selanjutnya pada tahun 2024, sebanyak 1.492 puskesmas ditargetkan dapat terpenuhi kebutuhan alat USG.
Untuk alat antropometri, Kemenkes menyatakan total kebutuhan untuk diberikan kepada seluruh posyandu di Indonesia mencapai 313.737 dari total 303.416 posyandu. Pemenuhan alat ukur timbang bayi tersebut dilakukan oleh Kemenkes secara bertahap. Pada 2019 tercatat 25.177 puskesmas memiliki antropometri kit, pada 2020 sebanyak 1.823 posyandu, tahun 2021 sebanyak 16.936 posyandu, tahun 2022 berjumlah 34.256 posyandu, tahun 2023 ditargetkan 127.033 posyandu, dan 2024 ditargetkan mencapai 81.512 posyandu memiliki antropometri. Dengan demikian target pemberian antopometri terpenuhi di tahun ini.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, antropometri sebelumnya diberikan ke puskesmas tetapi dalam dua tahun terakhir didistribusikan ke posyandu karena sangat bermanfaat dalam mencegah stunting.
Pencegahan stunting juga sangat bergantung pada kondisi ibu saat hamil. Menurut Menkes Budi, untuk mengetahui kesehatan bayi dalam kandungan diperlukan USG. Sebelumnya, hanya ada dua ribu USG dari 10 ribu puskesmas yang membutuhkannya. Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Kesehatan mendistribusikan 10 ribu USG ke seluruh puskesmas.
“Saya telah melakukan pengecekan ke sejumlah puskesmas di berbagai wilayah, ternyata USG sudah dipakai. Jadi, saya senang sekali program kita sudah berjalan,” ucapnya.
Sejauh ini terdapat 14 provinsi prioritas yang mendapatkan intervensi khusus penanganan stunting dari pemerintah pusat. Program ini merupakan keroyokan dari sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, universitas hingga para kader posyandu di desa-desa. dilansir indonesia.go.id
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
