Wali Kota: 40 Persen Pegawai Perusahaan Wajib Warga Asli Surabaya

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan perusahaan yang ada di Kota Pahlawan, Jawa Timur, wajib memiliki minimal 40 persen dan maksimal 60 persen pegawainya berasal dari warga asli Surabaya.

"Itu sesuai peraturan wali kota yang mengatur perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan. Jadi, tidak bisa 100 persen, karena Surabaya adalah Ibu Kota Jawa Timur," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu.

Menurut Eri, hal itu telah disampaikan kepada perwakilan dari Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) saat pembahasan upah minimum kota (UMK) di Kota Surabaya pada 2022.

Eri menyampaikan ketika membahas soal UMK harus dengan cara berdiskusi bersama. Hal itu perlu dilakukan supaya aspirasi dari SP/SB dan masyarakat Surabaya bisa tersampaikan dengan baik.

Ia menyampaikan ke depannya tidak hanya mengandalkan UMK agar kebutuhan hidup yang diinginkan warga Surabaya terwujud. Ketika pandemi COVID-19 mulai melandai, Pemkot Surabaya akan menggandeng investor yang bakal menguntungkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Siapa UMKM ini? Yaitu, dari teman-teman SP/SB ini. Ketika si suaminya kerja dan dirasa kurang penghasilannya, istrinya akan kami latih UMKM. Insya Allah dengan kekuatan Forkopimda ini, satu darah, satu keluarga, sehingga akan terwujud UMK satu keluarga yang tadinya Rp4,3 juta per bulan menjadi Rp7 juta per bulan. Jadi, harus bersama untuk mewujudkan ini," ujarnya.

Eri juga menyampaikan pesan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim agar senantiasa menjaga Kota Surabaya agar tetap kondusif. Ia yakin, setelah COVID-19 melandai perekonomian Kota Surabaya akan meningkat pesat.

Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi sebelumnya mengaku pihaknya akan terus berkomunikasi dengan anggota SPSI Jatim untuk memanfaatkan ruang diskusi yang akan dilakukan ke depannya. Harapannya, dari diskusi itu nantinya bisa mewujudkan keinginan para anggotanya.

"Insya Allah, rencana demo besar-besaran terkait UMK tidak akan terjadi. Saya yakin Ibu Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Kapolrestabes adalah pemimpin yang komunikatif. Saya harap ke depannya ada solusi dan diambil jalan tengahnya, maka dari itu Jatim harus tetap kondusif," katanya.