CARAPANDANG.COM, Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai banjir yang merendam sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh sejak dua hari lalu akibat terjadinya perubahan fungsi hutan karena perbuatan manusia sendiri.
"Terjadinya perubahan fungsi hutan akibat dari maraknya praktek illegal logging (pembalakan liar), pertambangan dan tingginya pembukaan kebun sawit," kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Minggu (6/12).
Muhammad Nur mengatakan, daerah kabupaten di Aceh yang menjadi langganan banjir tahunan semuanya karena perubahan kondisi hutan akibat dari aktifitas manusia sendiri.
M Nur menyebutkan, di Kabupaten Aceh Besar fungsi hutan berubah karena tingginya pembalakan liar, di Kabupaten Pidie illegal logging dan pertambangan emas.
Kemudian, untuk Kebupaten Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, sampai Aceh Tamiang fungsi hutan di sana juga sudah berubah akibat illegal logging dan tingginya pembukaan lahan sawit.
Selain itu, kata M Nur, perubahan fungsi hutan juga disebabkan karena tingginya pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, infrastruktur jalan di kawasan hutan, bahkan masuk dalam hutan lindung.
"Memang setiap kabupaten punya kegiatan yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya adalah mengubah fungsi hutan yang seharusnya melindungi sumber air ketika musim hujan seperti ini," ujarnya.
Karena itu, menurut M Nur wajar ketika datangnya musim penghujan sebagian wilayah kabupaten/kota di Aceh mengalami banjir serentak hingga merendam rumah rumah dan lahan warga, serta merusak infrastruktur.
"Ini adalah resiko yang kita tanggung bersama, itu akibat dari perilaku kita sendiri yang harus dipertanggungjawabkan kepada alam semesta," kata M Nur.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), kabupaten/kota yang terdampak banjir serta longsor akibat hujan deras beberapa hari ini yakni Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Simeulue.
Sejauh ini, kondisi terparah di Kabupaten Aceh Timur yang merendam 17 kecamatan dan Aceh Utara sebanyak 16 kecamatan sudah tergenang banjir.
"Terjadinya perubahan fungsi hutan akibat dari maraknya praktek illegal logging (pembalakan liar), pertambangan dan tingginya pembukaan kebun sawit," kata Direktur Eksekutif WALHI Aceh Muhammad Nur di Banda Aceh, Minggu (6/12).
Muhammad Nur mengatakan, daerah kabupaten di Aceh yang menjadi langganan banjir tahunan semuanya karena perubahan kondisi hutan akibat dari aktifitas manusia sendiri.
M Nur menyebutkan, di Kabupaten Aceh Besar fungsi hutan berubah karena tingginya pembalakan liar, di Kabupaten Pidie illegal logging dan pertambangan emas.
Kemudian, untuk Kebupaten Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, sampai Aceh Tamiang fungsi hutan di sana juga sudah berubah akibat illegal logging dan tingginya pembukaan lahan sawit.
Selain itu, kata M Nur, perubahan fungsi hutan juga disebabkan karena tingginya pembangunan proyek-proyek strategis seperti bendungan, infrastruktur jalan di kawasan hutan, bahkan masuk dalam hutan lindung.
"Memang setiap kabupaten punya kegiatan yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya adalah mengubah fungsi hutan yang seharusnya melindungi sumber air ketika musim hujan seperti ini," ujarnya.
Karena itu, menurut M Nur wajar ketika datangnya musim penghujan sebagian wilayah kabupaten/kota di Aceh mengalami banjir serentak hingga merendam rumah rumah dan lahan warga, serta merusak infrastruktur.
"Ini adalah resiko yang kita tanggung bersama, itu akibat dari perilaku kita sendiri yang harus dipertanggungjawabkan kepada alam semesta," kata M Nur.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), kabupaten/kota yang terdampak banjir serta longsor akibat hujan deras beberapa hari ini yakni Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Simeulue.
Sejauh ini, kondisi terparah di Kabupaten Aceh Timur yang merendam 17 kecamatan dan Aceh Utara sebanyak 16 kecamatan sudah tergenang banjir.
