CARAPANDANG -Â Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dapat mengawasi stok minyak goreng di pasa.
"Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan stok minyak goreng. Kalaupun dapat, harganya cukup tinggi sehingga tidak semua warga mampu membeli. Olehnya Pemkab perlu segera membentuk tim untuk mengawasi stok minyak goreng," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Deasy Sandra Datau, di Gorontalo, Sabtu.
Ia mengaku, menerima banyak aspirasi masyarakat khususnya para ibu rumah tangga terkait sulitnya mendapatkan minyak goreng.
Untuk kemasan sederhana maupun premium masih bisa dijumpai meski harus adu cepat antara pembeli.
Namun harganya sangat tinggi mencapai Rp21 ribu per liter untuk merk tertentu. Sementara minyak goreng kemasan berharga murah, tidak lagi ditemui di pasaran.
"Kita perlu mengawasi, jangan sampai ada warga mampu yang membeli dalam jumlah banyak untuk sekadar menimbun karena takut kehabisan stok," katanya.
Sebab hal ini sangat berdampak bagi warga berpenghasilan rendah yang hanya mampu memenuhi keperluan rumah tangga untuk pembelian harian.
Karena itu, Â pengawasan diperlukan untuk menjamin seluruh warga mendapatkan keperluan yang sama dan merata.
Pengawasan juga penting, untuk mencegah aksi borong dengan maksud menimbun agar dapat dijual lagi dengan harga tinggi.
Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, perlu ditindaklanjuti di daerah dengan mengawasi stok dan mencegah kenaikan harga sepihak di pasaran.
Pemkab perlu memastikan, stok bahan pokok tersebut sangat tersedia di pasaran agar tidak menimbulkan kepanikan hingga kegaduhan.
Mengingat belum ada bahan pengganti (substitusi) untuk minyak goreng yang umumnya digunakan masyarakat, dengan harga yang sama murah.
Deasy berharap, Pemkab melakukan langkah cepat dan strategis agar pasokan minyak goreng untuk daerah ini dapat lancar, stok tersedia dan distribusi merata di seluruh kecamatan.
"Stabilitas harga dan stok aman sangat penting, untuk melindungi keperluan bahan pokok masyarakat. Termasuk menjaga aktivitas perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan atau kuliner di daerah ini," katanya.
"Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan stok minyak goreng. Kalaupun dapat, harganya cukup tinggi sehingga tidak semua warga mampu membeli. Olehnya Pemkab perlu segera membentuk tim untuk mengawasi stok minyak goreng," kata anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Deasy Sandra Datau, di Gorontalo, Sabtu.
Ia mengaku, menerima banyak aspirasi masyarakat khususnya para ibu rumah tangga terkait sulitnya mendapatkan minyak goreng.
Untuk kemasan sederhana maupun premium masih bisa dijumpai meski harus adu cepat antara pembeli.
Namun harganya sangat tinggi mencapai Rp21 ribu per liter untuk merk tertentu. Sementara minyak goreng kemasan berharga murah, tidak lagi ditemui di pasaran.
"Kita perlu mengawasi, jangan sampai ada warga mampu yang membeli dalam jumlah banyak untuk sekadar menimbun karena takut kehabisan stok," katanya.
Sebab hal ini sangat berdampak bagi warga berpenghasilan rendah yang hanya mampu memenuhi keperluan rumah tangga untuk pembelian harian.
Karena itu, Â pengawasan diperlukan untuk menjamin seluruh warga mendapatkan keperluan yang sama dan merata.
Pengawasan juga penting, untuk mencegah aksi borong dengan maksud menimbun agar dapat dijual lagi dengan harga tinggi.
Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, perlu ditindaklanjuti di daerah dengan mengawasi stok dan mencegah kenaikan harga sepihak di pasaran.
Pemkab perlu memastikan, stok bahan pokok tersebut sangat tersedia di pasaran agar tidak menimbulkan kepanikan hingga kegaduhan.
Mengingat belum ada bahan pengganti (substitusi) untuk minyak goreng yang umumnya digunakan masyarakat, dengan harga yang sama murah.
Deasy berharap, Pemkab melakukan langkah cepat dan strategis agar pasokan minyak goreng untuk daerah ini dapat lancar, stok tersedia dan distribusi merata di seluruh kecamatan.
"Stabilitas harga dan stok aman sangat penting, untuk melindungi keperluan bahan pokok masyarakat. Termasuk menjaga aktivitas perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pangan atau kuliner di daerah ini," katanya.
