CARAPANDANG Kendari - Pemerintah Kota Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Masa Transisi Tahun 2023—2026.
"RPD ini akan menjadi acuan pembangunan setelah selesainya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2017—2022," kata Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir saat menghadiri Forum Konsultasi Publik RPD Kendari 2023—2026 di Kendari, Selasa (15/2).
Sulkarnain meminta masyarakat setempat ikut terlibat dalam penyusunan RPD ini agar memberikan kritik dan masukan terhadap dokumen perencanaan tersebut. Hal ini mengingat RPDÂ akan menjadi acuan kepala OPD hingga di tingkat kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini.
"Setelah jabatan kami berakhir pada tahun 2022, akan diisi oleh penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk melanjutkan roda pemerintahan dan aktivitas pembangunan di Kota Kendari sehingga harus ada RPD yang menjadi acuan selama masa transisi sampai terpilihnya wali kota selanjutnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala mengatakan bahwa RPD Kota Kendari periode 2023—2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005—2025 dengan menyesuaikan terhadap perkembangan dan kemajuan kota.
"Dokumen itu sangat penting karena akan menjadi buku pintar atau pedoman wali kota terpilih nantinya," katanya.
Ridwansyah menuturkan bahwa RPD Kota Kendari pada tahun 2023—2026 meliputi peningkatan dampak sosial ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
"Termasuk pula pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata, penyediaan infrastruktur perkotaan, serta perumahan dan pemukiman. Selain itu, pembinaan ideologi, tata kelola penduduk, dan reformasi birokrasi," katanya.
"RPD ini akan menjadi acuan pembangunan setelah selesainya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2017—2022," kata Wali Kota Kendari H. Sulkarnain Kadir saat menghadiri Forum Konsultasi Publik RPD Kendari 2023—2026 di Kendari, Selasa (15/2).
Sulkarnain meminta masyarakat setempat ikut terlibat dalam penyusunan RPD ini agar memberikan kritik dan masukan terhadap dokumen perencanaan tersebut. Hal ini mengingat RPDÂ akan menjadi acuan kepala OPD hingga di tingkat kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini.
"Setelah jabatan kami berakhir pada tahun 2022, akan diisi oleh penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk melanjutkan roda pemerintahan dan aktivitas pembangunan di Kota Kendari sehingga harus ada RPD yang menjadi acuan selama masa transisi sampai terpilihnya wali kota selanjutnya," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kendari Ridwansyah Taridala mengatakan bahwa RPD Kota Kendari periode 2023—2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005—2025 dengan menyesuaikan terhadap perkembangan dan kemajuan kota.
"Dokumen itu sangat penting karena akan menjadi buku pintar atau pedoman wali kota terpilih nantinya," katanya.
Ridwansyah menuturkan bahwa RPD Kota Kendari pada tahun 2023—2026 meliputi peningkatan dampak sosial ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.
"Termasuk pula pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata, penyediaan infrastruktur perkotaan, serta perumahan dan pemukiman. Selain itu, pembinaan ideologi, tata kelola penduduk, dan reformasi birokrasi," katanya.
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
