Laporan: Linda Sari
SUMBAR, CARAPANDANG.COM -Â Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Hansastri, menyatakan bahwa Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi berbagai upaya lintas lembaga dalam menekan angka pengangguran di Sumbar. Menurutnya, sinergitas dalam menghasilkan angkatan kerja yang berbasis pada kompetensi dan kebutuhan dunia kerja tersebut harus terus diperkuat.
Hal itu disampaikan Sekda Hansastri dalam sambutannya, saat menghadiri Pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2024 - Kolaborasi Peningkatan Mutu dan Kebekerjaan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kamis (25/01/2024) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang - Kemnaker RI.
"Tahun 2023 lalu, Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) Sumbar tercatat 5,94 persen, ini angka yang cukup besar. Menyikapi ini, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka berbagai lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu, pelatihan yang secara rutin digelar oleh BPVP Padang Kemenaker RI ini sangat diperlukan," ucap Sekda.
Atas terlaksananya program pelatihan yang berkelanjutan tersebut, Sekda Hansastri menyatakan terima kasih kepada Kemenaker RI, serta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar yang turut menghadirkan program Restoratif Justice Plus Rajo Labiah, yang menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan bagi para warga binaan pemasyarakatan, sehingga dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai angakatan kerja yang terampil.
"Tentu kita berharap, agar sinergi yang telah terjalin sejauh ini terus ditingkatkan. Terutama sekali dalam menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ucap Sekda lagi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang juga Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Anwar Sanusi menyebutkan, saat ini jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh warga dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah. Sehingga, kondisi ini menjadi persoalan yang dibenahi secara berkala oleh pemerintah.
"Kita patut mengingat, bahwa bonus demografi tidak akan datang dua kali. Sehingga, bonus yang ada saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan menciptakan sumber daya manusia yang berpengatahuan dan berketerampilan. Ada pun di dunia kerja, keterampilan adalah pembeda, yang menentukan siap atau tidaknya seseorang untuk bekerja," ucapnya.
Oleh karena itu, sambungnya, Kemnaker RI melalui jajarannya terus berkomitmen memberikan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja, yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Hal itulah yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelatihan yang berbasis pada kompetensi.
"Dalam rangkaian pelatihan, juga kita lakukan uji kompetensi, sehingga peserta pelatihan dapat memiliki sertifikat dari BNSP, sekaligus untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengisi dunia kerja atau berusaha secara mandiri," ujar Anwar Sanusi, didampingi Kepala BPVP Padang, Eka Cahyana Adi, dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Kejati Sumbar, Asnawi; Kepala BNNP Sumbar Brigjend Pol Tri Julianto Djatiutomo; serta sejumlah pejabat lainnya. (adpsb/isq)
SUMBAR, CARAPANDANG.COM -Â Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Hansastri, menyatakan bahwa Pemprov Sumbar sangat mengapresiasi berbagai upaya lintas lembaga dalam menekan angka pengangguran di Sumbar. Menurutnya, sinergitas dalam menghasilkan angkatan kerja yang berbasis pada kompetensi dan kebutuhan dunia kerja tersebut harus terus diperkuat.
Hal itu disampaikan Sekda Hansastri dalam sambutannya, saat menghadiri Pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2024 - Kolaborasi Peningkatan Mutu dan Kebekerjaan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kamis (25/01/2024) di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang - Kemnaker RI.
"Tahun 2023 lalu, Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) Sumbar tercatat 5,94 persen, ini angka yang cukup besar. Menyikapi ini, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka berbagai lapangan kerja bagi tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu, pelatihan yang secara rutin digelar oleh BPVP Padang Kemenaker RI ini sangat diperlukan," ucap Sekda.
Atas terlaksananya program pelatihan yang berkelanjutan tersebut, Sekda Hansastri menyatakan terima kasih kepada Kemenaker RI, serta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar yang turut menghadirkan program Restoratif Justice Plus Rajo Labiah, yang menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan bagi para warga binaan pemasyarakatan, sehingga dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai angakatan kerja yang terampil.
"Tentu kita berharap, agar sinergi yang telah terjalin sejauh ini terus ditingkatkan. Terutama sekali dalam menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ucap Sekda lagi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI yang juga Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Anwar Sanusi menyebutkan, saat ini jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh warga dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah. Sehingga, kondisi ini menjadi persoalan yang dibenahi secara berkala oleh pemerintah.
"Kita patut mengingat, bahwa bonus demografi tidak akan datang dua kali. Sehingga, bonus yang ada saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan menciptakan sumber daya manusia yang berpengatahuan dan berketerampilan. Ada pun di dunia kerja, keterampilan adalah pembeda, yang menentukan siap atau tidaknya seseorang untuk bekerja," ucapnya.
Oleh karena itu, sambungnya, Kemnaker RI melalui jajarannya terus berkomitmen memberikan pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja, yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Hal itulah yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelatihan yang berbasis pada kompetensi.
"Dalam rangkaian pelatihan, juga kita lakukan uji kompetensi, sehingga peserta pelatihan dapat memiliki sertifikat dari BNSP, sekaligus untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengisi dunia kerja atau berusaha secara mandiri," ujar Anwar Sanusi, didampingi Kepala BPVP Padang, Eka Cahyana Adi, dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Kejati Sumbar, Asnawi; Kepala BNNP Sumbar Brigjend Pol Tri Julianto Djatiutomo; serta sejumlah pejabat lainnya. (adpsb/isq)
